Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

NasDem Koar-Koar Mau Dukung Ganjar Pranowo, PDIP Jadi Sakit Hati dan Tutup Pintu Koalisi?

NasDem Koar-Koar Mau Dukung Ganjar Pranowo, PDIP Jadi Sakit Hati dan Tutup Pintu Koalisi? Kredit Foto: Twitter/Hasto Kristiyanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

NasDem diketahui telah mendeklarasikan akan mendukung salah satu dari tiga tokoh nasional hasil Rakernas sebagai calon presiden (capres) 2024. Dari ketiga nama tersebut, salah satunya adalah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP.

Ditanya soal kemungkinan partainya berkoalisi dengan NasDem demi Pilpres 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung berbagai aspek pertimbangan sebelum parpolnya bekerja sama dengan partai lain. Berbagai aspek itu seperti ideologi, historis, tujuan berpartai, hingga etika politik.

Baca Juga: Puan Sedang Bolak-Balik Safari Politik, PDIP Menyebut Tak Perlu....

Menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu memandang kesamaan ideologi sebelum bekerja sama, yakni partai lain harus berkomitmen terhadap Pancasila.

"Harus ada kesamaan ideologi, dalam hal ini Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945," ujar penyandang gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu ditemui di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

Hasto kemudian menyebut perspektif historis menjadi aspek penting sebelum parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri bekerja sama pada Pilpres 2024. Misalnya, partai berlambang banteng itu akan memandang rekam jejak parpol lain yang punya sejarah kuat membangun RI.

"Kemudian juga betul-betul berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar anggota DPR RI periode 2004-2009 itu.

Selanjutnya, kata Hasto, PDI Perjuangan membangun kerja sama dengan partai lain atas kesamaan terhadap agenda negara pada masa depan. Dia juga menyinggung tentang etika politik bakal dikedepankan PDIP sebelum membangun poros politik.

Baca Juga: Soal Wacana Jodohkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Sekjen PDIP Singgung Soal Ini

Hasto kemudian menyebut kerja sama tidak mungkin dibangun apabila partai lain menggunakan instrumen hukum demi membajak kader internal.

"Instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada, nah, itu menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: