Tantangan Jelang Pemilu 2024: Intoleransi Berbalut SARA Jadi Alat Politik Baru, Simak!

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda TNI Oka Prawira memaparkan bahwa ketangguhan ketahanan nasional memiliki peran sangat strategis, terutama dalam aspek politik dan keamanan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam hal ini, Kemenko Polhukam ingin mencegah terjadinya kesalahan sebagaimana yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu pada 2019. Dia memaparkan, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 tidak tidak mudah baik secara materi maupun tidak.

Baca Juga: Dikhianati Tokoh Politik yang Didukungnya, Pengamat Soal Nasib Habib Rizieq: Berakhir Tragis

"Tensi politik diprediksi akan meningkat dengan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan 542 kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pemilihan legislatif yang memperebutkan 575 kursi di DPR RI, 19.817 kursi DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 kursi DPD,” kata Oka dalam keterangan tertulisnya di Sentul, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022).

Dia menuturkan, menjelang Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi yakni masalah terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Dia mengatakan, isu intoleransi politik mencuat pada saat pelaksanaan Pilkada DKI pada 2017, sampai merembet ke ranah Pilpres 2019, hingga berkembang di pesta demokrasi daerah hingga ke tingkat desa.

Oka juga mengatakan Intoleransi warga dalam politik terus meningkat seperti halnya warga muslim keberatan jika non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat, dan warga pribumi keberatan jika ada pemimpin yang berasal dari luar entitas mereka.

"Bahkan, intoleransi berbalut SARA menjadi alat politik baru untuk memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya,” kata Oka.

Baca Juga: Gak Heran Soal Robohnya Pagar Pembatas JIS, "Semua Kerjaan Anies Baswedan Berantakan, Ancur-ancuran"

Dia menilai, intoleransi yang terjadi di tahun politik, memiliki dampak domino yang tidak hanya berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, tetapi juga dapet membentuk pola dan modus politik yang negatif di masa depan.

Terlepas dari siapapun yang melakukan intoleransi, kata Oka, keadaan tersebut tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan. Karena menurutnya, hal tersebut mampu merusak rasa kebangsaan Indonesia yang plural.

Oka memaparkan, dalam hal penanggulangan intoleransi politik, pemerintah memiliki peran penting untuk terus menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang dapat dimulai dari dunia maya. Sehingga, kata Oka, tidak menjadi penyebab meningkatnya tensi politik dan gangguan keamanan di dunia nyata. 

Baca Juga: Citayam Fashion Week Geser Jadi Ajang Aksi LGBT, Novel Bamukmin Salahkan Anies Baswedan

"Serta dapat melakukan edukasi dengan menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi positif secara masif dalam bentuk narasi tunggal melalui instansi yang berwenang,” kata Oka.

Sementara itu, Direktur Politik Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Yuda Agustiawan memaparkan bahwa pihaknya mulai bekerja untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia mengatakan bahwa ada beberapa potensi kerawanan tahapan pemilu 2024 diantaranya penetapan partai politik peserta pemilu, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah.

Kemudian, kata Yuda, penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu, logistik pemilu, kampanye dan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penyimpanan kota suara pasca pemungutan, rekapitulasi penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara ulang, dan penetapan hasil pemilu.

Baca Juga: Gak Terima Brigadir J Dimakamkan Secara Kedinasan, Pengacara Istri Ferdy Sambo Geram, Simak!

“Harapan kami jelang pemilu kita bisa mereduksi masalah politik identitas. Perlu dukungan dari stakeholder terkait untuk mencegah terjadinya masalah ini,” katanya.