Tingkatkan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Kemenko Marves Terus Dorong Kompetensi Petugas

Kemenko Marves terus menorong kompetensi Petugas Mutu untuk mewujudkan target RPJMN 2020-2024 dalam bidang pengelolaan kemaritiman dan kelautan, Kemenko Marves terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan secara terintegrasi.

Pemerintah juga akan terus mengejar target terkait hasil ekspor hasil perikanan sebesar USD8,2 miliar pada tahun 2024. Tentunya hal tersebut dapat dicapai jika pemerintah memiliki sumber daya manusia dalam hal ini petugas mutu yang berkualitas.

Baca Juga: Dukung Pembangunan Nasional, Kemenko Marves Teken MoU dengan NGO

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Jodi Mahardi menjelaskan, Kemenko Marves mendorong upaya terciptanya kebijakan terkait harmonisasi sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan, baik dari hulu hingga ke hilir.

Sistem ini akan berjalan secara terintegrasi melalui penataan regulasi mutu, optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana penunjang mutu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas mutu, peningkatan kemampuan telusur proses produksi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium uji, dan peningkatan pelayanan sertifikasi mutu bagi para pelaku usaha.

Baca Juga: Gelaran PPE 2022 Wujud Komitmen Pemerintah Kembangkan Karir Atlet Esports di Kancah Dunia

"Untuk Pemerintah Daerah khususnya para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar melakukan pembinaan secara masif kepada seluruh unit usaha baik pembudidaya, nelayan, UPI, dan stakeholder usaha terkaitnya di lingkup wilayah kerja masing-masing," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).

Deputi Jodi juga menyebutkan bahwa masih ada permasalahan soal petugas/pembina mutu, baik dari bidang kompetensi maupun kapasitasnya. Menanggapi permasalahan tersebut, Deputi Jodi menyampaikan bahwa sangat dibutuhkan dukungan petugas/pembina/auditor mutu yang mumpuni di lapangan.

"Tentunya hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan proses sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), maupun Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)," tambahnya.

Baca Juga: Anak Buah Luhut Tegaskan, Siap Dukung Upaya Wujudkan Desa Digital Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Perlu diketahui, peranan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan melakukan semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, bermutu, dan tentunya berdaya saing. Cakupannya terintegrasi dari hulu hingga hilir pada seluruh sistem bisnis kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Dedy Miharja menyampaikan, bahwa sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan ini sangat penting untuk menjamin produk yang berkualitas tinggi.

"Sistem ini sangat memengaruhi kualitas produk kelautan dan perikanan. Semua ini bertujuan agar makanan dari produk kelautan dan perikanan sehat, berkualitas, dan segar. Tentunya ini juga dapat memengaruhi angka prevalensi stunting di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Presiden RI agar pemerintah dapat mengatasi hal tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Antisipasi Stagflasi, BI Jabar Gali Potensi Maritim dan Perikanan

Untuk mendukung kebijakan ini, pihak-pihak yang terkait dapat juga melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan ataupun training secara berkala dan tentunya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan. Diharapkan, dengan terciptanya petugas mutu yang berkualitas dapat mendorong sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan yang baik, sehingga juga dapat menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas.