TikTok Disorot, Ratusan Karyawannya Diduga Pernah Bekerja buat Pemerintah China

Warta Ekonomi, Washington -

Perusahaan induk TikTok, ByteDance, diketahui pernah mempekerjakan sekitar 300 karyawannya untuk pemerintah China. 

Forbes dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa sejumlah profil LinkedIn karyawan TikTok terkait dengan dugaan tersebut.

Baca Juga: Warga Tiktok Paling Suka dengan Konten-konten 2 Ketum Partai Politik Ini, Mantap!

Dua puluh tiga dari profil-profil tersebut tampaknya dibuat oleh direktur ByteDance saat ini, yang mengelola departemen yang mengawasi kemitraan konten, urusan publik, tanggung jawab sosial perusahaan, dan "kerja sama media".

Sebanyak 15 profil menunjukkan bahwa karyawan ByteDance saat ini juga secara bersamaan dipekerjakan oleh entitas media pemerintah China.

Media-media tersebut termasuk Kantor Berita Xinhua, China Radio International dan China Central/China Global Television. 

Lima puluh profil mewakili karyawan yang bekerja untuk atau di TikTok, termasuk manajer strategi konten yang sebelumnya adalah Kepala Koresponden untuk Xinhua News.

Profil LinkedIn yang ditinjau oleh Forbes mengungkapkan hubungan signifikan antara perusahaan induk TikTok, ByteDance, dan lengan propaganda pemerintah China.

Lengan propaganda ini  telah banyak berinvestasi dalam menggunakan media sosial untuk memperkuat disinformasi yang melayani Partai Komunis China. 

Outlet media pemerintah China memiliki kehadiran besar di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, tetapi sejauh ini, mereka relatif sepi di TikTok.

ByteDance dan TikTok tidak membantah bahwa 300 profil LinkedIn mewakili karyawan saat ini atau menolak koneksi mereka ke media pemerintah China. 

Namun tak satu pun dari outlet media pemerintah yang disebutkan dalam cerita ini menanggapi permintaan komentar dari Forbes.

“Keputusan perekrutan murni berdasarkan kemampuan profesional individu untuk melakukan pekerjaan itu,” ucap Jennifer Banks, juru bicara ByteDance.

Kabar mengenai profil LinkedIn itu meningkatkan kekhawatiran lebih lanjut bahwa China dapat menggunakan pengaruh budaya luas TikTok di AS untuk tujuannya sendiri.

Ketakutan tersebut membuat sekelompok politisi AS, termasuk mantan presiden Donald Trump, menyerukan larangan aplikasi pada 2019.

Sementara itu, dengan alasan bahwa TiktTok menyediakan data pengguna kepada pemerintah China, Parlemen Inggris telah menutup akun TikToknya.