Direktur Puskepi: Pemerintah Perlu Menetapkan Peraturan yang Tegas Soal Pengendalian BBM dan Elpiji Bersubsidi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Energi Sofyano Zakaria menilai sudah saatnya pemerintah mengampanyekan secara besar-besaran Gerakan Hemat BBM. Menurutnya, walau harga BBM sudah dinaikkan, namun sejatinya tetap ada subsidi yang besar dalam BBM. Hal ini tetap berpengaruh besar terhadap beban APBN dan keuangan negara.

"Perilaku boros BBM harus 'diperangi' dengan berbagai cara dan harus mampu dijadikan momok dan musuh bersama sehingga 'ditakuti' oleh masyarakat sebagaimana kampanye yang di lakukan terhadap Covid-19 dan terbukti berhasil," ungkap Sofyano dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/8/2022). 

Baca Juga: Pemerintah Mau Naikkan Harga BBM dan Elpiji Bersubsidi, Sofyano Zakaria: Sudah Saatnya Pemerintah Tegas!

Karena itu, kata Sofyano, Kampanye Gerakan Nasional Hemat BBM harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah dan segenap jajarannya. 

"Selain Gerakan Hemat BBM, Pemerintah perlu pula segera membuat dan menetapkan Peraturan yang tegas dan jelas tentang pengendalian dan pengawasan yang ketat dan melekat atas BBM dan elpiji bersubsidi. Ini harus pula menjadi program andalan Pemerintah," tegasnya.

Baca Juga: Geger BBM Subsidi Bakal Naik, Masyarakat Menjerit: Hidup Lagi Susah

Pria yang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menilai, tanpa peraturan yang tegas, jelas, dan dengan sanksi yang berat, maka para pemain BBM elpiji bersubsidi pasti akan tetap menjarah barang bersubsidi ini dengan segala cara. 

"Belajar dari pengalaman selalu jebolnya kuota BBM dan elpiji, maka pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi harus ditangani secara terpadu dan pemerintah sudah perlu membuat Satuan Tugas Nasional Pengendalian dan Pengawasan BBM Elpiji Bersubisidi, jika Pemerintah serius untuk menekan besaran subsidi," pungkasnya.