Pemerintah Mau Naikkan Harga BBM dan Elpiji Bersubsidi, Sofyano Zakaria: Sudah Saatnya Pemerintah Tegas!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat energi Sofyano Zakaria menilai alasan kenaikan harga jual BBM dan elpiji yang direncanakan oleh pemerintah harus disampaikan ke publik bukan saja karena tingginya harga minyak dunia dan beratnya beban APBN, tetapi juga terkait hal lain, misalnya karena kepatutan harga jual yang ada.

Sofyano mencontohkan, harga jual solar subsidi yang hanya Rp5.150/liter hampir sama dengan harga air mineral. Hal ini, menurutnya, sangat bisa dinilai tidak patut. Sementara publik sangat paham bahwa pengguna solar subsidi dominan adalah pengusaha yang pasti memperoleh keuntungan materi dari pengguna solar subsidi.

Baca Juga: Akademisi Sebut Kenaikan BBM Impor Tak Terelakkan

Demikian Juga dengan HET elpiji 3kg Nasional sebesar Rp14.250/kg yang tak pernah dikoreksi naik sejak dulu sementara harga jual di Masyarakat sudah melampaui acuan HET LPG Nasional. Kondisi ini dinilai Sofyano bisa dipahami publik sebagai memberi keuntungan bagi penyalur elpiji saja. 

"Menaikkan harga jual BBM dan elpiji 3kg pasti akan berbuntut meningkatnya inflasi tetapi ini harusnya jangan jadi 'momok' yang diyakini bisa selalu berdampak negatif namun harusnya disikapi dengan mencari cara bagaimana inflasi bisa dikendalikan," kata Sofyano, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (22/8/2022).

Menurut pria yang juga menjabar sebagai direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini, mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikkan harga jual, tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat untuk mengendalikan penggunaan BBM dan elpiji secara benar dan tepat, salah satunya dengan membuat peraturan tegas yang mengatur siapa saja yang berhak menerima BBM dan elpiji bersubsidi. 

"Pemerintah perlu punya 'keberanian' yang jelas dalam menentukan pengguna dan juga pengawasan penyaluran solar subsidi, Pertalite dan Elpiji bersubsidi, karena hal itu selama ini nyaris tak berjalan dengan benar sehingga kuota selalu jebol," katanya.

"Sudah saatnya Pemerintah tegas menentukan pengguna solar subsidi hanyalah kendaraan angkutan barang dan penumpang maksimal Roda 6 dengan nomor polisi plat kuning saja. Bagi kendaraan plat hitam yang ingin mendapat solar subsidi, beri kemudahan untuk menjadi plat kuning. Selain itu harus pula ditentukan dengan tepat jumlah solar subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya," lanjutnya.

Baca Juga: Subsidi BBM Terlalu Besar, Sofyano Usul Pertalite Dihapus Aja

Untuk menekan subsidi pada elpiji 3kg, Sofyano menyarankan Pemerintah harus bisa mengikuti kebijakan yang dilakukan beberapa pemda yang menaikan HET LPG bersubsidi di daerahnya sebab tidak menimbulkan penolakan dari rakyat daerah. Jika Pemerintah menaikan HET LPG 3kg Nasional menjadi sebesar Rp20.000/tabung dan berlaku nasional, Sofyano menilai hal ini tidak akan mendapat protes signifikan dari rakyat karena selama ini harga beli masyarakat ada pada kisaran tersebut. 

"Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas terhadap siapa pengguna yang berhak atas BBM Pertalite tanpa perlu menaikan harga jualnya. Jika saja Pertalite hanya diuntukkan bagi sepeda motor dan kendaraan roda empat plat kuning, ini pasti mengurangi beban subsidi yang signifikan," katanya.

"Menaikkan Harga Jual BBM dan elpiji sebaiknya dilakukan pada periode Pemerintahan yang akan datang saja menunggu dampak akibat Covid mereda dan buat sementara pemerintah sebaiknya lakukan pengendalian dengan menetapkan siapa pengguna yang berhak dan melakukan pengawasan secara ketat dengan satuan tugas pengawasan nasional yang dibentuk khusus untuk itu," pungkasnya.