Di Hadapan DPR-RI, Sri Mulyani Laporkan Realisasi Pendapatan Negara pada APBN 2021

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaporkan realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2021 tercatat mencapai Rp2.011,3 triliun, sementara realisasi belanja negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp2.784,4 triliun.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani saat hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (23/8/2022) dengan agenda Penyampaian Pokok-pokok tentang RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

Baca Juga: Airlangga: APBN Dipastikan Tetap Menjadi Shock Absorber

"Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, di mana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBP sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan ini melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun anggaran 2021 yaitu 115,35 persen. Artinya 15,35 persn diatas yang ditetapkan Undang-undang (APBN 2021)," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15 persen) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp1.546,1 triliun. Menkeu berharap capaian pendapatan negara yang sangat baik ini dapat terus dipertahankan dan tingkatkan terutama pada APBN tahun berjalan saat ini dan ke depan.

"Pada tahun 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.784,4 triliun. Ini adalah 101,32%, atau 1,32% diatas target belanja tahun 2021. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp785,7 triliun," imbuhnya.

Realisasi yang melebihi pagu tersebut berasal dari belanja yang mengalami revisi anggaran guna merespons kondisi pandemi dengan terjadinya ledakan varian delta tahun 2021 lalu, dan juga memberikan berbagai penambahan pagu belanja akibat dari peningkatan dari pendapatan BLU. Selain itu, Pemerintah juga memberikan kenaikan peningkatan belanja subsidi dan realisasi belanja modal dari pengadaan proyek-proyek strategis nasional oleh LMAN.

"Realisasi belanja yang optimal telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sehingga pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dapat terus dijaga dan terus dipercepat. Ini tujuannya agar kita segera mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi lebih baik bahkan melewati masa sebelum pandemi," jelasnya.

Baca Juga: Sinyal Kenaikan BBM, Sri Mulyani: Kalau Tidak Naik, Anggaran Tidak Cukup

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp775,1 triliun. Defisit ini didanai dengan pembiayaan netto sebesar Rp871,7 triliun, pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun, dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp9,9 triliun. Dengan demikian terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp96,6 triliun.

"SILPA tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, sehingga kesinambungan fiskal dari APBN akan semakin baik khususnya di dalam mendukung konsolidasi fiskal tahun 2023," pungkas Sri Mulyani.