Orang PKB Sebut Konfigurasi Koalisi akan Rumit Jika PDIP Bergabung, Ini Alasannya!

Geliat manuver menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 mulai terlihat ditunjukkan leh segenap partai dan aktor politik. Mengenai perkembangan yang ada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, bahwa safari politik yang dilakukan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menjadi catatan bagi pihaknya.

Termasuk rencana Puan yang akan menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, terdapat tiga partai besar saat ini, yakni PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Ketiganya dinilai merupakan konfigurasi inti untuk menghasilkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Tapi kan kemungkinan konfigurasinya agak rumit ya (kalau PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra). Mau tidak? misalnya secara suara Gerindra kan di bawah PDIP, kira-kira kan begitu. Itu agak rumit tuh konfigurasinya, kedua belah pihak," ujar Huda di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/9).

Baca Juga: Ngeri Juga Omongan Pengamat: Puan Maharani Tidak Fokus Perbaiki Kinerja DPR yang Terseok-seok!

PKB, ujar Huda, adalah partai menengah yang telah resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Adapun partai berlambang kepala garuda itu juga sudah meresmikan Prabowo sebagai calon presidennya untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Masih butuh diskusi panjang menurut saya, saat yang sama kan Gerindra, Pak Prabowo pingin jadi capres, kalau yang logis kan mengajak partai menengah. Berarti kalau ada PDIP gabung malah kayak, iya pasti rumit, fatsun politiknya agak susah," ujar Huda.

Dia menjelaskan, soal pasangan capres-cawapres berada di tangan Prabowo dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Hal tersebut sudah termaktub dalam piagam deklarasi yang diteken dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra.

"Tentu beliau punya hitungan-hitungan bagaimana supaya mekanisme dan skema tiga pasangan ini bisa didorong," ujar Ketua Komisi X DPR itu.