Isu kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan ini. Mengenai perkembangan yang ada, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi," tegas Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9/2022).
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," ujar dia
Adapun, kata Syaikhu, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi.
Dirinya menyebut masyarakat terdampak pandemi seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegas Syaikhu.
Mantan Wakil Walikota Bekasi itu menambahkan, masyarakat masih sangat terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin menderita jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.
Di samping itu, dirinya juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara.
Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.
Pria kelahiran 23 Januari itu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.
Sebab, kata dia, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. []
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto