Mendadak Pembantu Putin Kirim Sinyal Bahaya, Ternyata Pasukan Ini Bikin Militer Rusia Waswas

Warta Ekonomi, Berlin -

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov minggu ini memperingatkan Moldova untuk tidak membahayakan pasukan Rusia yang ditempatkan di Transnistria, wilayah yang memisahkan diri pro-Rusia di timur negara itu. Dia mengatakan hal itu dapat memicu konfrontasi militer.

"Setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami akan dianggap di bawah hukum internasional sebagai serangan terhadap Rusia," kata Lavrov, dalam wawancara dengan stasiun TV Rusia.

Baca Juga: Kenyataan di Medan Perang Ternyata Bikin Rusia Rugi, Intelijen Amerika Buka-bukaan: Ukraina Bisa Menang

Beberapa jam sebelumnya, Lavrov menuduh Presiden Moldova yang pro-Eropa Maia Sandu menghalangi pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Transnistria.

"Transnistria dan Rusia mendukung dialog langsung, tetapi dilihat dari pernyataan yang dibuat oleh Presiden Maia Sandu dan timnya, mereka tidak menginginkan dialog seperti itu, karena mereka diarahkan oleh AS dan UE untuk menolak pembicaraan," kata Lavrov.

"Rupanya, mereka mencari solusi non-diplomatik untuk masalah Transnistria," tambahnya.

Beberapa hari sebelumnya, pemimpin separatis Transnistria Vadim Krasnoselsky telah mengirim surat kepada Presiden Sandu meminta pembicaraan mengenai solusi politik damai untuk konflik Transnistria.

Moldova, bagaimanapun, hanya berkomunikasi dengan pemerintah Transnistria pro-Rusia yang memisahkan diri melalui biro reintegrasi, sebuah badan pemerintah yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Moldova Oleg Serebrian.

Dalam wawancara televisi, Lavrov juga mengatakan Rusia akan membela penutur bahasa Rusia di Moldova, mengingatkan pemirsa bahwa selain Transnistria, wilayah Gagauzia juga mencari pengakuan khusus di negara tersebut.

Dia mengatakan dia berharap "kepemimpinan Molvoda akan mengakhiri permainan geopolitik yang didikte Barat dan bukannya memikirkan kepentingan rakyat, hidup berdampingan."

Pada bulan Juli tahun ini, Lavrov telah menuduh Moldova bekerja untuk "membatalkan segala sesuatu yang berbau Rusia, seperti di Ukraina."

Pada bulan yang sama, Moldova dan Ukraina diberikan status kandidat Uni Eropa.

Biro reintegrasi Moldova dengan cepat menanggapi komentar Lavrov. Dalam sebuah pernyataan publik, dikatakan bahwa negara itu berkomitmen untuk resolusi damai konflik Transnistria.

Ini, tambahnya, memerlukan "mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan dan komprehensif yang menghormati karakter Moldova yang bersatu, berdaulat dan tak terpisahkan."

Lebih lanjut dikatakan bahwa solusi semacam itu akan bertujuan untuk mengkonsolidasikan kenegaraan Moldova, memulihkan integritas teritorialnya dan menyelesaikan reformasi di seluruh negeri.

Badan pemerintah itu juga dengan keras menolak klaim bahwa hak-hak penutur bahasa Rusia dilanggar.

Sebaliknya, ia mengklaim bahwa hak-hak penutur bahasa Rumania dengan paspor Moldova dibatasi haknya di Transnistria, di mana mereka diduga diperlakukan sebagai orang asing.