Bukan Hanya Masalah 'Amplop Kiai', Lengsernya Suharso dar Kursi Ketum PPP Disebut Juga karena Faktor Finansial

Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak tertahan lagi. Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh para Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Mengenai hal ini, Faktor finansial disebut menjadi salah satu faktor penyebab pergantian ketua umum PPP. Muhammad Mardiono yang memiliki kekayaan mencapai Rp1,27 triliun menjadi ketua umum menggantikan Suharso Monoarfa.

"Bisa jadi seperti itu, banyak faktor dalam konteks pemilu 2024, finansial memang menjadi penting. Lalu terkait juga dana kampanye yang besar, ya mohon maaf tanpa kekuatan finansial yang besar, khawatir PPP tergelincir dan tidak lolos ke Senayan, bisa saja itu menjadi faktornya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Baca Juga: Pembencinya Jangan Kelojotan! Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Resmikan Dua Gereja: Menambah Kedamaian untuk Jakarta!

Diketahui berdasarkan LHKPN, kekayaan Muhammad Mardiono mencapai Rp1,27 Triliun sedangkan Suharso mencapai Rp73,06 Miliar. Namun begitu menurut Ujang, selain finansial ada juga faktor lain, seperti adanya dugaan ketidaksukaan pengurus terkait kebijakan Suharso.

"Misalnya, masuknya PPP ke KIB itu mungkin banyak juga yang tidak suka di internal. Kemudian terkait juga ucapan masalah ampolop kiai," kata Ujang.

Ujang meminta, konflik internal yang kerap terjadi di tubuh partai berlambang Ka'bah disudahi. Dimulai dari Suryadharma Ali harus melepaskan jabatannya pada 16 Oktober 2014 karena tersangkut kasus korupsi. Selepas Suryadharma Ali, PPP kembali diguncang konflik internal dan sempat terbelah, yakni kubu Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Baca Juga: PSI Hobi Teriak "Politik Identitas", Pengamat: Khawatir Elektabilitas Anies Baswedan Tinggi, Nggak Ada Cara Lain!

"Tentu ini tidak bagus bagi partai Islam yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia," katanya.

Ia berharap PPP berkaca pada konflik yang ada pada Partai Hanura. Pasca konflik, Hanura tidak lagi mendapatkan kursi di DPR pada 2019 -2024. 

"Nah PPP harusnya belajar dari Hanura, jangan sampai 2024 nanti tidak mendapat kursi, ini sangat berbahaya dan menyakitkan kader PPP, mestinya menjaga kader PPP menjaga kebersamaan dan kesolidan untuk menghadapi pilpres dan pileg 2024," katanya.