Presiden Rocky Gerung soal BBM Vivo Lebih Murah, 'Nanti Kalau Dibeli Dibilang Gak Nasionalis Lagi'

Komentator politik Rocky Gerung angkat bicara soal harga BBM Vivo lebih murah ketimbang milik negara, Pertamina.

Presiden Akal Sehat Indonesia itu menilai pemerintah benar-benar bringas tak bisa melihat rakyat mendapatkan celah harga BBM lebih murah dari pihak swasta.

"Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif," kata Rocky dikutip dari chanel Rocky.

"Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (5/9/2022).

Presiden Akal Sehat Indonesia ini juga mempertanyakan kenapa pemerintah justru meminta Vivo mencabut harga BBM Ron 98 berharga Rp8.900 untuk disesuaikan dengan Pertalite yang naik jadi Rp10.000. 

"Nanti dianggap itu enggak nasionalis kalau beli lebih dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non-Pertamina yang menjamin keadilan sosial dengan harganya yang rendah," terangnya.

"Iya itu. Kok bisa ada satu POM bensin yang kebanjiran konsumen, yaitu Vivo, ketika tahu, harga di tengah pemerintah menaikkan dia malah menurunkan harganya. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan menaikkan harga. Tapi orang paham pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya kan nggak boleh dalam soal semacam ini justru ditutup alternatif oleh pemerintah," terangnya.

Rocky pun angkat bicara tanggapan Dirjen Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihak Vivo akan segera menyesuaikan harga BBM murah di Indonesia.

"Itu Dirjen Migas mengatur-ngatur pasar kan. Kalau Jokowi mungkin yang menyampaikan mungkin masih masuk akal. Migas ada urusan apa? Jangan-jangan lama-lama entar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan, nanti naikin dulu harganya, baru dijual," jelasnya.

Rocky menilai saat ini pemerintah panik karena swasta sudah main harga.