Pengganti Suharso di PPP Ternyata Punya Kekayaan Rp1,27 T, Pengamat: Ya Mohon Maaf, Tanpa Kekuatan Finansial PPP Bisa Tergelincir

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP dinilai bukan hanya karena Kepala Bappenas itu tersandung masalah "amplop kiai", tetapi juga ada faktor lain termasuk masalah finansial.

Seperti diketahui, saat ini Muhammad Mardiono yang memiliki kekayaan mencapai Rp1,27 triliun menjadi ketua umum menggantikan Suharso.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, dukungan finansial memang berpengaruh besar terhadap kekuatan sebuah partai, apalagi di tahun pemilu.

Baca Juga: Lengsernya Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketum PPP Berdampak ke Pemerintahan? Begini Komentar Jokowi

"Ya mohon maaf tanpa kekuatan finansial yang besar, khawatir PPP tergelincir dan tidak lolos ke Senayan, bisa saja itu menjadi faktornya," kata Ujang saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Diketahui berdasarkan LHKPN, kekayaan Muhammad Mardiono mencapai Rp1,27 Triliun, sedangkan harta Suharso hanya Rp 73,06 miliar, tidak sampai 10 persen dari harta sang ketum anyar.

Namun begitu, menurut Ujang, selain finansial ada juga faktor lain, seperti adanya dugaan ketidaksukaan pengurus terkait kebijakan Suharso.

"Misalnya, masuknya PPP ke KIB itu mungkin banyak juga yang tidak suka di internal. Kemudian terkait juga ucapan masalah amplop kiai," kata Ujang.

Ujang meminta, konflik internal yang kerap terjadi di tubuh partai berlambang Ka'bah disudahi. Dimulai dari Suryadharma Ali harus melepaskan jabatannya pada 16 Oktober 2014 karena tersangkut kasus korupsi.

Selepas Suryadharma Ali, PPP kembali diguncang konflik internal dan sempat terbelah, yakni kubu Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Baca Juga: Bukan Hanya Masalah 'Amplop Kiai', Lengsernya Suharso dar Kursi Ketum PPP Disebut Juga karena Faktor Finansial

"Tentu ini tidak bagus bagi partai Islam yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia," katanya.

Ia berharap PPP berkaca pada konflik yang ada pada Partai Hanura. Mereka tak pernah pulih dari dampak perang saudara tersebut, hingga akhirnya gagal menempatkan kader di DPR pada periode 2019-2024.

"Nah PPP jangan sampai 2024 nanti tidak mendapat kursi, ini sangat berbahaya dan menyakitkan kader PPP, mestinya menjaga kader PPP menjaga kebersamaan dan kesolidan untuk menghadapi pilpres dan pileg 2024," katanya.