PPP Memanas, Taj Yasin Sebut Mardiono Sudah Membuat Partai Jauhi Ulama

Badai di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian ganas menyusul kesaksian dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin.

Menurutnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono secara sistematis telah membawa partai berlambang ka'bah tersebut menjauh dari muruah aslinya, yakni dari bimbingan kalangan ulama dan kiai.

Baca Juga: Adik Prabowo: Bohong Kalau Ada yang Bilang Indonesia Gelap karena Dibebani Utang

Gus Yasin menegaskan bahwa partai politik islam ini diharamkan untuk melepaskan diri dari nasihat dan arahan para tokoh agama. Menurutnya, ulama bukan sekadar simbol etalase partai, melainkan kompas strategis yang menjaga partai agar tetap berjalan di atas rel kepentingan umat dan negara.

“PPP ini adalah partai yang didirikan oleh ulama. Tentu kami harus mengikuti para ulama dan memposisikan ulama ini sebagai orang-orang yang bisa menasihati kita, mengarahkan kita, memberikan pendidikan kita untuk kebaikan,” kata Gus Yasin dikutip Jumat (30/10/2026).

Puncak dari renggangnya hubungan pengurus partai dengan para kiai ini tereskalasi setelah adanya manuver pembersihan internal dilakukan oleh Kubu Mardiono. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III, mereka secara sepihak memecat sosok dari Gus Yasin dan Agus Suparmanto.

“Rakornas III memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dan Taj Yasin,” demikian bunyi keputusan tersebut.

Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek mengatakan kedua sosok tersebut dipecat karena keduanya tidak melakukan kewajiban sebagaimana pengurus dari PPP.

"Semua rekan-rekan pengurus wilayah, cabang dan anak cabang kecewa dengan waketum dan sekjen yang tak pernah mengurusi partai sejak menjadi pengurus," kata Lonek.

Djainudin mengatakan bahwa surat keputusan resmi tentang kepengurusan partainya sendiri sudah keluar pada 6 Oktober 2025. Karena itulah sesuai aturan partai, pengurus yang nyata-nyata tidak aktif lebih dari tiga bulan harus dievaluasi dan dicopot jabatannya dan diganti yang lain.

Baca Juga: Hashim Bangga Rasio Utang Indonesia Baru 40%: Ini Kekuatan Kita, Jauh Kalahkan Amerika dan Jepang

"Artinya genap setahun keduanya mangkir dari PPP," kata Djainudin.