Fraksi PKS DPRD DKI Mendadak Orasi Tolak Kenaikan Harga BBM Saat Rapat Paripurna, Gembong PDIP Nggak Terima dan Salahkan Pemerintahan Anies

Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditentang sejumlah pihak, termasuk Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Momen orasi penolakan pun terjadi saat jalannya rapat paripuna yang membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).

Awalnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi. Saat itu rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri. Ahmad Yani mengatakan menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya. Termasuk topik di luar pembahasan.

Baca Juga: Kemenkeu: Penyesuaian Harga BBM untuk Optimalkan Manfaat APBN

"Tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Yani kemudian meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.

Baca Juga: Dampak BBM Naik, Menhub Budi Karya Janjikan Hal Ini...

"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.

Sikap fraksi DPRD Jakarta seiring yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI. Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tak terima. Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).

"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucap Gembong.

Baca Juga: Duh! Anies Baswedan Bikin Gembong PDIP Bingung Sampai Bilang Tidak Etis: Tinggal Menghitung Hari Masa Jabatannya

Gembong yang merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.

"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," kata dia.

Gembong lagi-lagi meminta pada fraksi PKS kalau mau memberikan kritik terkait kebijakan jangan yang terkait pemerintah pusat, melainkan Pemprov DKI dalam hal ini era kepemimpinan Anies Baswedan.

Baca Juga: Tangisan Puan Maharani di Era SBY saat Kenaikan Harga BBM Mulai Diungkit dengan Situasi saat Ini, PDIP: Beda!

"Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.