Kredit Foto: IBSW
Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9/2022).
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko.
Baca Juga: Moeldoko: Kartu Prakerja Game Changer dalam Penyerapan Angkatan Kerja Baru
Diketahui, rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Moeldoko menilai, untuk membangun sinergitas antar kementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut. Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.
Baca Juga: Wujudkan Indonesia Emas, Ini Harapan Moeldoko untuk Anak Muda Purwokerto!
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan bahwa nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
