Demokrat dan PDIP Saling Serang soal Kenaikan BBM, Pengamat: Seharusnya Duduk Bersama Cari Solusi Agar BBM Gak Jadi Naik!
Pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi pertikaian antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan soal kenaikan harga BBM.
Menurut Ujang, Demokrat menyerang PDIP karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dikritik Megawati Cs waktu menjadi Presiden saat menaikkan harga BBM.
Karenanya, tidak heran jika partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyerang PDIP.
Apalagi partai berlambang kepala moncong banteng itu dinilai mendukung kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga BBM.
Baca Juga: Yakin Anies Baswedan Bersih dari Korupsi, Demokrat Kirim Doa: Memang Perjuangan Itu Berat
“Sebenarnya sama, saat masih Partai Demokrat berkuasa dan PDIP menjadi oposisi, PDIP menolak kenaikan BBM,” kata Ujang dihubungi Pojoksatu.id, Jumat (9/9/2022).
Kendati demikian, seharusnya kedua partai itu duduk bersama mencarikan solusi agar pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM.
“Seharusnya duduk bersama, kemudian meminta Presiden menurun kenaikan harga BBM karena masyarakat kesulitan,” tutur Ujang.
Sebelumnya, Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk belajar matematika terlebih dahulu sebelum demo soal kenaikan BBM.
Hal ini disampaikan Adian merespon pernyataan Partai Demokrat yang menyindir PDIP soal kenaikan harga BBM, pada rabu (7/9/2022).
Rilis yang ditulis oleh Adian tersebut membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era SBY.
“Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu,” judul rilis tersebut.
Menurut Adian pada era SBY kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500.
“Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi,” tulis Adian Napitupulu.
Lebih lanjut Adian Napitupulu membandingkan upah minimun dengan kenaikan harga BBM.
Pada era SBY dia menyebutkan bahwa upah minimum contohnya DKI Jakarta berkisar Rp 2,2 juta pada 2013 maka upah satu bulan dengan harga BBM Rp 6.500 hanya dapat 338 liter.
“Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM,” tulis Adian.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami