Istana Ambil Bagian Atas Dipecatnya Suharso Monoarfa, Pengamat: Gak Nurut Sama Presiden Jokowi!

Tak butuh waktu lama Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan tentang Ketua Umum PPP yang baru, Muhammad Mardiono dan membuat Suharso Monoarfa terdepak dari kursinya. 

Lalu muncul pertanyaan, Kenapa pemecatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP begitu dengan cepat disetujui oleh Kemenkumham. Mungkinkah Kemenkumham melakukannya atas perintah dan restu Presiden Jokowi?

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute memberikan penjelasan tentang alasan Suharso di depak. 

“Isu tidak mampu melakukan konsolidasi internal partai agaknya sulit dimengerti karena tanggung jawab membesarkan partai bukanlah hanya tugas ketua umum, karena partai memiliki struktur dari pusat, wilayah dan ke daerah. Sehingga jika alasannya adalah karena kinerjanya dianggap tidak optimal dalam membesarkan partai sehingga Suharso harus dilengserkan di tengah jalan  maka hal ini terasa agak janggal,” ungkapnya.

Baca Juga: Geger ASN Tewas dalam Mobil di Area Parkir DPRD Riau, KemenPPPA Langsung Berikan Pernyataan Tegas

Beberapa elit PPP menurut Achmad Nur Hidayat, seperti Asrul Sani mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. 

“Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai. Sebenarnya bukan sekedar "amplop kiai" ada hal lain terkait proyek infrastruktur IKN. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat seputar IKN dan PSN yang muncul ke publik minggu lalu,” katanya.

Baca Juga: Mardiono Klaim Jadi Plt Ketum PPP Bukan Kepentingan Pribadinya: Kami Bertekad...

Achmad mengungkap kemungkinan Suharso Monoarfa dipecat dari Ketua Umum PPP, diduga tidak sejalan lagi dengan geng istana dalam memperjuangkan proyek IKN sebagai PSN. 

“Selisih tersebut berawal dari Permintaan Presiden Jokowi agar menjadikan Proyek IKN sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional). Melalui status PSN akan mempermudah pembangunan IKN,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa 6/8 mengatakan “Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota".

Baca Juga: Curhatan Suharso Monoarfa pada Dahlan Iskan Usai Adanya Kudeta oleh Internal PPP: Pengesahan Itu Membuat Posisi Saya Sulit

Namun Suharso berpandangan beda, menurut Suharso Monoarfa bahwa tidak masalah jika pembangunan IKN tidak berstatus sebagai PNS. 

“Alasannya, berbagai pembangunan yang berlangsung di area IKN sudah tergolong sebagai PSN. Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi merupakan PSN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” kata Achmad.