Mardiono Sukses 'Tendang' Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum PPP, Dahlan Iskan: Sukses yang Tertunda!
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuncak di Mukernas Partai, hasil dari Mukernas tersebut adalah Suharso Monoarfa dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
Bersamaan dengan dilengserkannya Suharso Monoarfa ini, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Plt. Ketua Umum.
Situasi di PPP ini juga dikomentari oleh eks Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Melalui catatannya yang terbit di laman disway.id, Dahlan menyoroti karir politik Mardiono di PPP yang naik ke pusat saat masa kepemimpinan Romahurmuziy.
“Karir politik Mardiono naik ke pusat ketika Romy Romahurmuziy menjadi ketua umum PPP. Mardiono diangkat menjadi wakil ketua umum,” tulis Dahlan Iskan dikutip dari disway.id, Senin (12/9/22).
Hal ini dikaitkan Dahaln dengan anggaran dasar PPP yang menurutnya saat Romhurmuziy tersandung masalah korupsi, maka Mardiono lah yang harusnya jadi PLT ketua umum PPP.
Dengan kondisi itu, Dahlan menyebut bahwa sebenarnya Mardiono mengalami sukses yang tertunda karena baru saat ini bisa jadi Plt ketua umum PPP.
“Maka Mardiono mestinya menjadi Plt ketua umum ketika Romy terkena perkara KPK. Begitulah bunyi anggaran dasar partai… TapiSejarah berulang. Mardiono, ketua majelis pertimbangan kini menjadi plt ketua umum. Ibarat sukses yang tertunda saja,” jelas Dahlan.
Situasi Suharso juga menurut Dahlan Iskan saat ini tidak menentu atau tidak punya “pegangan” kuat, Dahlan mengistiklakannya dengan “kehilangan Angin dan serba sulit”.
Hal ini menimbulkan situasi “maju kena mundur kena”, jika pasrah maka dirinya akan kehilangan posisi penting di PPP, sedangkan jika ingin melawan maka yang dilawan adalah menteri yang mengeluarkan pengesahan kepengurusan Mardiono.
“Suharso Monoarfa pun kehilangan angin. Posisinya tiba-tiba sangat sulit: mau melawan atau menyerah. Kalau ia melawan sangat tidak elok. Ia seorang menteri: Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Yang dilawan juga menteri: Hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas Dahlan.
Jika memang Suharso ingin melakukan perlawanan, menurut Dahlan, Suharso harus lakukan dengan totalitas yang menharuskan dirinya melepas jabatan sebagai Kepala Bapennas.
“Untuk bisa melawan dengan total ia harus mundur dari kabinet. Pertanyaannya: apakah tidak eman. Ia bisa kehilangan dua. Ia memang sudah mengatakan tidak takut kehilangan jabatan (Disway 9 September 2022) tapi apakah ia bisa mendapat restu,” tulis Dahlan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
