Presiden Joko Widodo berada dikendaraannya usai menghadiri Upacara Penuntupan ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/8/2022). | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) heran dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang malah membuat tim khusus untuk melawan aksi Hacker Bjorka.
Pihaknya blak-blakan mengatakan seharusnya pemerintah membuat tim khusus untuk mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang hilang.
Baca Juga: Jangan Terbuai Hacker Bjorka, Cek Informasi dan Fakta Lewat Cara Sederhana Ini!
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi Jokowi harusnya membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," tegas Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti saat konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Seharusnya, kata Fatia, negara merasa terpukul dengan aksi hacker Bjorka. Data atau informasi kasus pengungkapkannya seharusnya disampaikan negara secara resmi.
"Yang perlu dilihat juga adalah bagaimana negara itu seharusnya merasa terpukul atas ketidakbenaran yang tidak diungkapkan secara resmi oleh negara dan malah diungkapkan oleh hacker yang kita tidak tahu siapa namanya," ujar Fatia.
KontraS bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), dikatakan Fatia pada 2016 pernah bersidang di Komisi Informasi dengan tuntutan Presiden Jokowi membuka secara resmi dokumen TPF Munir.
Baca Juga: Tunggang-Langgang Hadapi Hacker Bjorka, DPR Tunggu Kinerja Tim Khusus Jokowi
"Karena pasca dokumen TPF Munir itu selesai di tahun 2005 ternyata tidak pernah dibuka kepada publik secara resmi oleh negara," bebernya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
