Kredit Foto: Dok. Panpel
Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, menjelaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih rentan terpapar dan terlibat dalam pendanaan terorisme. Hal ini didorong oleh beberapa faktor diantaranya minimnya kemampuan literasi digital dan pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme, serta kemunculan platfrom komunikasi baru dan new payment method seperti metaverse dan cryptocurrency.
“Karena sifatnya yang transnasional, perkembangan ancaman radikal terorisme dan pendanaan terorisme sangat dipengaruhi dinamika perkembangan lingkungan strategis baik secara global, maupun nasional, yang membawa implikasi secara langsung maupun tidak langsung,” kata Kepala BNPT dalam Consular Talk #4 bersama Konjen RI untuk San Francisco, Prasetyo Hadi, dan diaspora WNI di San Farncisco, pekan lalu.
Baca Juga: BNPT Gandeng PBB, Dongkrak Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme
Keterlibatan PMI dalam terorisme sudah terjadi di Singapura dan Hong Kong. Selain terlibat dalam pendanaan, di antara mereka juga ada yang terlibat dalam perencanaan bom bunuh diri. Selain itu sampai dengan tahun 2022, masih terdapat Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia yang berada di zona konflik Irak dan Siria.
Mereka merupakan korban propaganda ideologi terorisme yang anti NKRI, pro ideologi transnasional, kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif, bahkan melakukan aksi kekerasan.
Dengan jumlah data tentang keterlibatan PMI dalam terorisme di luar negeri, Boy Rafli mengimbau agar 13.886 orang WNI yang berada di wilayah kerja KJRI San Francisco lebih waspada.
“Selaku diaspora WNI di Amerika Serikat kami harap dapat menghindari segala bentuk ancaman radikal terorisme dan pendanaan terorisme,” lanjutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
