Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tegas Menolak Kebijakan Pemerintah Terkait Harga BBM, Demokrat: Rakyat Makin Dibebani!

Tegas Menolak Kebijakan Pemerintah Terkait Harga BBM, Demokrat: Rakyat Makin Dibebani! Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang menetapkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kita jelas menolak dan kita sudah sampaikan berulang kali melalui anggota dewan kami di sidang parlemen," kata Herzaky kepada wartawan di JCC, Kamis (15/9/2022).

Baca Juga: IKN Harga Mati! Soal Jokowi Undang Yusril Ihza ke Istana, Pengamat Sinis: Rakyat Setengah Mati Hadapi Kenaikan BBM

Dia menyebut, para kader Demokrat yang menjadi anggota di berbagai komisi di parlemen secara tegas menolak kebijakan tersebut. Herzaky menilai kebijakan menaikkan harga BBM sangat membebani rakyat.

"Pemerintah telah menaikkan harga BBM, bagi kami sangat tidak tepat sebenarnya di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang kesulitan, beban hidup rakyat lagi berat, kenaikan harga di mana-mana, harga bahan pokok dan ingat, daya beli masyarakat lagi sangat rendah," jelasnya.

Dia mengatakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM memberikan trigger kuat yang disusul dengan kenaikan berbagai macam harga bahan pokok. Dengan demikian kenaikan harga BBM hanya memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

"Kehidupan masyarakat semakin berat. Nah ini menurut kami sebenarnya kurang bijaksana, mengambil kebijakan seperti ini karena kami banyak pilihan lain," katanya.

Baca Juga: Jelang Tahun Politik, Demokrat Gelar Rapimnas Hari Ini, Apa yang Dibahas?

Menurutnya, proyek strategis yang memakan biaya puluhan miliar mestinya bisa ditunda. Apalagi, kata Herzaky, proyek strategis tersebut menggunakan dana APBN yang sebelumnya dikatakan tidak menggunakan anggaran tersebut.

"Bagi Demokrat, prioritas nasib rakyat, pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembanguan. Pemerintah yang seharusnya mengalah. Ya kan untuk kepentingan rakyat, bukan rakyat yang harus mengalah untuk kepentingan pemerintah. Ini sikap Demokrat," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: