Politisi Australia Usulkan RUU terkait Kripto dan Penggunaan Mata Uang Digitial China di Australia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam upayanya untuk mengatur kerangka kerja lisensi bagi penerbit stablecoin sekaligus menargetkan mata uang digitial China atau Yuan digital China agar tersedia dan dapat digunakan di Australia, seorang politisi Australia, Andrew Bragg kini dikabarkan tengah mengusulkan RUU terkait dengan kripto.

Dilansir dari Coindesk pada Selasa (20/9/2022), Bragg telah memperkenalkan RUU terkait aset digital yang sesuai dengan rancangannya itu pada Senin, di mana melalui RUU tersebut, Bragg ingin mempersiapkan Australia dalam menggunakan Yuan digital secara meluas di wilayah negara tersebut.

Dalam rancangan undang-undang ini, Bragg mengidentifikasi tujuh bank China, termasuk Bank Pertanian China dan Bank China yang memiliki cabang di Australia dan berpotensi dapat memfasilitasi pengguna yuan digital di Australia.

Baca Juga: Memasuki Minggu Ketiga September, Industri Kripto Belum Juga Membaik

RUU tersebut juga memuat persyaratan pelaporan untuk bank-bank yang ditunjuk, termasuk untuk melaporkan jumlah bisnis di Australia yang telah menerima pembayaran menggunakan yuan digital yang difasilitasi oleh bank, dan jumlah total yuan digital yang disimpan dalam dompet digital oleh pelanggan Australia dari bank yang ditunjuk tersebut. Baik individu atau pun entitas yang tidak mengikuti peraturan ini, maka akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang diusulkan.

Diketahui bahwa China saat ini tengah menjalankan uji coba lintas batas dari versi mata uang kedaulatannya. Oleh karenanya, para anggota perlemen di ekonomi utama di seluruh dunia sangat berhati-hati terhadap implikasi dari yuan digital yang banyak digunakan.

Dalam sebuah konferensi pers pada Senin lalu, Bragg mengungkapkan bahwa Australia perlu bersiap untuk penggunaan yuan digital secara luas di Pasifik atau bahkan di dalam Australia karena itu akan memberikan China sebuah kekuatan besar dan kekuatan ekonomi dan kekuatan yang strategis yang tidak dimilikinya saat ini.

Tidak hanya itu, melalui RUU yang diajukannya itu, Bragg ingin menyiapkan kerangka kerja lisensi untuk pertukaran kripto, layanan penyimpanan, serta penerbit stablecoin karena menurutnya kinerja pemerintah terkait dengan kripto masih terlalu meremehkan kripto dan kurang responsif terhadap permasalahan perubahan yang terjadi.