Bahas Isu Terkini Pesantren, Kiai-Gus se-Jawa dan Sumatera Gelar Musyawarah di Yogyakarta

4. Kalangan pesantren harus membangun networking dengan semua pihak termasuk dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, peradilan) untuk menyelesaikan potensi pelanggaran hukum jika terjadi dilingkungan pesantren sekaligus mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum di pesantren.

5. Karena pesantren bukan pabrik yang akan melahirkan produk yang sama output nya, maka diperlukan kebijaksanaan oleh para pengasuh dan pengelola dalam mengatasi berbagai problematikanya yang muncul. Salah satu wujud kebijaksanaan itu adalah dengan terus memohon pertolongan Allah swt. dengan mujahadah, istighosah tirakat, doa, dan muhasabah dari para pengelola sehingga santri-santri lebih mudah diarahkan dan dibimbing untuk menjadi anak yang sholeh-sholehah dan futuh ketika belajar ilmu serta bermanfaat ketika sudah kembali di masyarakat.

6. Kedisiplinan di pesantren tetap di berlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab,

7. Segala bentuk takziran (hukuman) tidak berbentuk takzir fisik yg mengakibatkan luka sedikitpun,di ganti dengan takziran menjerakan yg mempunyai nilai tarbiyyah seperti menghafal surat-surat pendek dan bait-bait, qoidah-qoidah dll.

9. Saling mempunyai rasa kasih sayang dari dan kepada seluruh yg ada di pesantren.