Menteri Teten: Presiden Beri Perhatian Besar untuk UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di hadapan peserta Rapat Paripurna DPRD Sulut menegaskan keberpihakan yang besar dari Pemerintah pada UMKM akan terus diberikan dalam bentuk beragam kebijakan yang memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara Sekaligus Memperingati HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara di Gedung DPRD Sulut, Manado, Jumat (23/9), mengatakan salah satu langkah konkret keberpihakan pada KUMKM yakni perintah khusus Presiden Jokowi yang menugaskan sejumlah menteri.

Yakni MenKopUKM bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyiapkan 1 juta wirausaha mapan baru di 2024.

Baca Juga: Dorong Transformasi UMKM 4.0, BI Sumut Gelar KKSU

"Ini akan berimbas pada persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47 persen. Sementara untuk menjadi negara maju kita perlu wirausaha minimum 4 persen. Tugas untuk mencetak 1 juta wirausaha mapan baru ini juga supaya di 2024 mencapai 3,95%, semoga dapat mencapai 4%. Kita perlu siapkan ini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9/2022).

Teten juga berharap agar Provinsi Sulawesi Utara menjadi “role model” pengembangan potensi UMKM kelautan dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan dan mendunia.

Pagi tadi, saya baru menyerahkan sekaligus menyaksikan tahap awal pembangunan rumah produksi bersama di Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Kami ingin dengan adanya Rumah Produksi Bersama, petani-petaninya semakin sejahtera, produk olahan kelapanya juga semakin diterima pasar bahkan mendunia.

Baca Juga: Lakukan Pendampingan UMKM, BRI Kolaborasi dengan SMESCO Indonesia Hadirkan Growpreneur

UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap koperasi dan UMKM juga terfokus pada sisi pembiayaan. Saat ini perbankan ditugaskan untuk memberikan porsi kredit minimal 30 persen dari total kredit mereka untuk UMKM.

Demi mewujudkan hal ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikatakannya akan terus ditambahkan tiap tahunnya agar pertumbuhan kredit untuk UMKM bisa terus meningkat.

Baca Juga: UMKM Halal Hub Kampar Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

"Presiden juga menugaskan agar 40 persen belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Kalau ini dibelanjakan akan menciptakan 2 juta lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen tanpa investasi baru. Bahkan Presiden menyampaikan kalau perlu 100 persen belanja pusat dan daerah untuk belanja UMKM," kata Menteri Teten.

Terbaru, KemenKopUKM juga telah bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk menghadirkan program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini dikatakan merupakan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap keberlangsungan usaha nelayan.

"Program ini dilakukan supaya nelayan mudah mengakses BBM. Karena 60 persen biaya nelayan hanya untuk membeli BBM. Kita harapkan di tiap desa nelayan ada Pertashop yang dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai di SPBU. Ada 11 ribu desa nelayan tapi SPBU hanya 388. Maka mereka membeli eceran. Solar di nelayan itu kisaran Rp6 ribu sampai Rp10 ribu. Jadi harga solar sekarang masih murah bagi mereka," katanya.

Baca Juga: 79% UMKM di Jawa Barat Masih Belum Melek Digitalisasi

Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara, Menteri Teten meminta pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan potensi unggulan di Sulawesi Utara.

"UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan," ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan kerja sama perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.

Baca Juga: Dongkrak Produktivitas Usaha, KSPPS ANUGERAH 'Nyaman' Bermitra dengan LPDB-KUMKM

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen menambahkan pada kuartal II 2022, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen. Angka tersebut dikatakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen.

"Kami berharap semoga Sulawesi Utara akan terus berkembang," kata Fransiscus.