Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Padahal 24 Masjid Ditutup, Politikus Sayap Kanan Prancis Minta Seluruh Masjid Dinonaktifkan

Padahal 24 Masjid Ditutup, Politikus Sayap Kanan Prancis Minta Seluruh Masjid Dinonaktifkan Kredit Foto: Reuters/Albert Gea
Warta Ekonomi, Paris -

Masjid-masjid diharapkan lebih banyak ditutup, kata politikus sayap kanan Prancis Marine Le Pen.

Padahal, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menginstruksikan penutupan 24 masjid di negara itu dalam kurun dua tahun terakhir.

Baca Juga: Satu Suara bareng Uni Eropa, Prancis Ngaku Sulit Bikin Tawaran Lebih Baik buat Iran karena...

“Dia (Darmanin) menutup sebuah masjid di sana, sebuah masjid di sini. Dia memecat seorang pengkhotbah sesekali tetapi dia harus menutup semua masjid ekstremis di tanah kami," ujar Le Pen dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFMTV dikutip Anadolu Agency.

Le Pen mengatakan semua Muslim yang memiliki retorika radikal harus dideportasi.

Tahun lalu pada bulan Agustus, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang “anti-separatisme” yang kontroversial karena telah menyasar Muslim.

Aturan itu disahkan oleh Majelis Nasional musim panas lalu, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.

RUU itu diperdebatkan di Prancis setelah tiga serangan akhir tahun 2021 oleh para ekstremis termasuk pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada Oktober. Pemerintah berpendapat aturan itu diperlukan untuk mendukung sistem sekuler Prancis.

Menyinggung persidangan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti yang akan datang dalam kasus konflik kepentingan, Le Pen menuntut Presiden Emmanuel Macron mencopotnya dari jabatannya.

Pada penyelidikan yang dibuka terhadap sekretaris jenderal Istana Elysee Alexis Kohler atas tuduhan konflik kepentingan, Le Pen bertanya: "Apakah Emmanuel Macron ingin membuat seseorang yang dicurigai memiliki konflik kepentingan dalam posisi kritis seperti itu?"

Partai Reli Nasional yang dipimpin Le Pen akan mengusulkan RUU untuk pemecatan Kohler.

Sedangkan mengenai sanksi terhadap Rusia, Le Pen mengklaim bahwa sanksi Prancis terhadap Rusia tidak berhasil. Justru sanksi yang diberikan telah membuat Prancis dalam situasi yang sulit.

Rusia memiliki pendapatan tambahan senilai 40 miliar euro dengan ekspor minyak selama periode ini.

Le Pen mengatakan, musim dingin ini dan berikutnya akan lebih sulit karena pemutusan pasokan gas Moskow ke Prancis, menambahkan bahwa sanksi itu tidak bijaksana.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: