PSI Kritik Klaim Anies Baswedan Soal Sumur Resapan: Hal Murahan...

Bahkan, Justin mengatakan tidak adil bila pemerintah cuma peduli dengan tarikan pajak kendaraan dan PBB warga saja, tanpa memedulikan kerugian warga yang diakibatkan oleh ketidakefektifan kinerja Pemprov dalam menghadapi curah hujan.

"Jadi, menurut saya, bilamana dengan total ABPD selama 5 tahun Pak Anies menjabat yang berkisar Rp400-an triliun hanya menghasilkan 'prestasi' kecepatan surut, hal itu adalah hal yang terlalu murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta, karena itu seolah 'meniadakan' kerugian material bagi para warga pembayar pajak," jelasnya,

Baca Juga: 270 Warga Terdampak Banjir, BPBD DKI Pindahkan ke Pengungsian

Solusi andalan yang diklaim Anies seperti sumur resapan dan toa semestinya hanya menjadi pendukung sistem saja, bukan menjadi media utama penanggulangan banjir DKI, tegasnya. Media utama pengendalian banjir DKI dalam menghadapi banjir lokal setidaknya adalah normalisasi untuk sungai-sungai utama yang harus ada progresnya di setiap tahun, dan pengembangan jaringan mikro/saluran-saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung-alir air yang berkapasitas memadai.

"Air hujan harus dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi, dan sebagai media pendukung/supporting barulah embung, sumur resapan, dll. diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung-alir air di sungai & jaringan mikro," jelasnya.

Cekungan-cekungan tanah turun itu pun akan membutuhkan upaya tertentu untuk dapat dikembangkan jaringan mikronya karena air tidak dapat mengalir/dialirkan ke tempat yang lebih tinggi.

"Maka dari itu, kalau Bapak Gubernur masih berpikir kalau sumur resapan adalah media andalan dan kecepatan surut adalah prestasi, saya harus mengatakan bahwa itu adalah hal murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI," pungkasnya.