Depan Delegasi Internasional, Muhadjir Effendy Bawa Harapan Penyandang Disabilitas: Saya Yakin...

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewakili Presiden Indonesia Joko Widodo membuka High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD), Rabu (19/10/2022). Dalam sambutannya, Muhadjir menyebut pertemuan pada hari ini sangat krusial dalam menghadapi kondisi geopolitik saat ini setelah pandemi Covid-19.

"Sebuah pertemuan yang saya yakini sangat penting untuk mengambil langkah lebih jauh dalam gejolak geopolitik saat ini, namun menjanjikan pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2013, kita semua telah mengesahkan Deklarasi Menteri tentang Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik: 2013-2022, dan Strategi Incheon untuk “Menjadikan Hak Nyata” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik," tutur Menko PMK, Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga: Diterjang Cuaca Ekstrem, Muhadjir Effendy Minta Data Tanggap Bencana Terus Diperbarui

Menjadi salah satu anggota dari  The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah mendasar untuk memajukan kerangka hukum dan kelembagaan kita melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Hal ini kemudian secara signifikan mengubah strategi Pemerintah dalam mempromosikan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas," jelas Muhadjir.

Dalam rangka agenda pembangunan nasional, lanjut Muhadjir Pemerintah telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Pemerintah Indonesia telah secara terbuka menunjukkan kemajuannya dalam implementasi peraturan, tindakan, kebijakan dan program terkait disabilitas melalui beberapa kesempatan," jelasnya.

Baca Juga: Haruskah Presiden Jokowi Datang Sendiri ke Persidangan Ijazah Palsu? Ini Penjelasan Refly Harun

Muhadjir menyatakan  Indonesia terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

"Ke depan, semua strategi taktis ini akan dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan untuk mencapai pembangunan yang peka terhadap penyadang disabilitas.  Saya yakin bahwa dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," tutup Muhadjir.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana mengapresiasi pemerintah Indonesia khususnya kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap kepemimpinannya dalam menyelenggarakan acara ini.

Baca Juga: Misterius! Maraknya Kasus Gagal Ginjal Akut Menyerang Anak, Muhadjir Effendy: Dugaan Penyebabnya...

"Selama 30 tahun belakangan ini asia-pasifik telah menjadi pemimpin dalam inklusi disabilitas dalam mengambil peran mempromosikan perkembangan. Serta membangun strategi termasuk action plan untuk mengakselerasi implementasi Strategi Incheon dan Deklarasi Rencana Aksi Beijing," kata Arminda.

Arminda mengungkapkan saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang masih belum memiliki kesempatan mengikuti sekolah. Serta masih banyak penyandang disabilitas belum hidup layak. "Serta 1 dari 4 orang dengan disabilitas tidak bekerja. Sedangkan 7 dari 10 orang dengan disabilitas yang tidak memiliki perlindungan sosial. Penyandang disabilitas juga terhambat dalam mengakses lingkungan fisik, publik informasi dan komunikasi," ucap Arminda.

Baca Juga: Haruskah Presiden Jokowi Datang Sendiri ke Persidangan Ijazah Palsu? Ini Penjelasan Refly Harun

Atas permasalah tersebut, Arminda menyatakan perlunya kebijakan khusus disabilitas dan inklusif disabilitas dan implementasinya yang berkelanjutan.