Realisasi Belanja Negara Baru Terserap 61,6% dari Target APBN Sebesar Rp3.106,4 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sampai dengan akhir September 2022 realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.

"Kinerja yang baik, dengan kemampuan kita menjaga dari sisi guncangan global yang ada tak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2022, Jumat (21/10/2022).

Baca Juga: Lonjakan Inflasi Administered Prices Hingga Level 13,3%, Sri Mulyani: Ini karena Harga BBM Naik

Adapun belanja negara tersebut terdiri dari beberapa komponen belanja, di antaranya adalah belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya telah mencapai Rp674,4 triliun atau terserap 71,3% dari target APBN.

"Belanja ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada masyarakat, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan oprasional K/L," ujarnya.

Sementara, belanja non-K/L realisasinya baru mencapai Rp686,8 triliun atau baru terserap 50,7% dari target APBN. Belanja ini disalurkan pada penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kemudian, transfer ke daerah realisasinya baru mencapai Rp552,6 triliun atau baru terserap 68,7% dari target APBN. "Sebagian besar jenis TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik," lanjutnya.

Lebih lanjut, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp60 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

"Belanja negara Rp1.913,8 triliun, sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global, (dan) untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita," ucap sang bendahara negara.