Kuasa Pencapresan 2024, Megawati Dalam Bidikan Kudeta Oligarki

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata, menilai dinamika penetapan nama-nama capres terlihat sebagai proses politik yang wajar dan prosedural. Namun, di balik itu, tersembunyi kuasa kelompok oligarki yang berupaya mengendalikan situasi sesuai political interest-nya.

Desakan kelompok oligarki ini mulai terlihat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahakan, mulai terlihat indikasi-indikasi politik yang berupaya mengkudeta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam hal kuasa menentukan atau pengusingam capres.

"Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki golden ticket untuk mengajukan capresnya sendiri, PDIP memiliki magnitude di mata kelompok oligarki di negeri ini," kata Dian Permata. 

Dalam konteks Indonesia, dijelaskan yang juga anggota Tim Pakar Pemerintah UU 7/2017 itu,  kelompok oligarki identik dengan para aktor yang memiliki kekuatan ekonomi serta politik yang bisa diarahkan untuk kepentingan tertentu. Aspek paling menentukan dalam Pilpres 2024 tak lain adalah penetapan nama capres dan cawapres.

Kelompok oligarki dipastikan berkepentingan kuat dalam proses tersebut. Sebisa mungkin capres dan cawapres yang didukung oleh kelompok oligarki berpotensi menang. Sebab dengan begitu, kombinasi kekuatan ekonomi dan politik tetap bisa dimainkan dalam jangka panjang. 

“Harus diakui, kelompok oligarki ini merupakan para aktor atau kelompok elit memiliki banyak pundi-pundi kekayaan. Kelompok ini terus bisa eksis serta tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial. Relasi kapital menjadi aspek paling dominan yang menjadikan kelompok ini terus bertahan. Tidak mengherankan, situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik” ujar akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu.

Kata Dian, di luar kekuatan konglomerasi yang berupaya mengendalikan keputusan politik, kelompok oligarki juga tercermin dari adanya pengusaha yang bergabung dengan partai politik dan kemudian menjadi anggota DPR. Para pengusaha ini mengikuti prosedur yang baku dan parpol juga diuntungkan dengan adanya para pengusaha ini. Sebab, sumber daya finansial untuk kerja-kerja politik bisa tercukupi. 

Ditambah Dian, mengutip penjelasan Winters pada 2014, oligarki adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaaan. Kekayaan dinilai paling serba-guna yakni mudah diubah menjadi bentuk kekuasan lain. Masih menurut Winters, oligarki berbeda dari kaum elit yang menggunakan pengaruh minoritas mereka  berdasarkan sumber daya kekuasaan non-material. Yang jelas, aktor oligark yang dimaksud Winters adalah mereka yang hanya memiliki sumber daya material. 

Secara teknis, dibeberkan Dian, praktik-praktik oligarki bisa diterapkan di semua level pemilihan kepala pemerintahan. Mulai dari pemilihan kepala daerah, bupati atau walikota, hingga gubernur. Di setiap level pemilihan tersebut, berkelindan kelompok oligarki yang mendesain agar kandidatnya bisa menang sehingga kepentingan ekonomi mereka terlindungi. Pun dalam Pilpres 2024 ini. Kelompok oligarki sudah punya kandidat yang dirancang untuk bisa mendapatkan dukungan dari parpol-parpol bersuara besar.