Beda Hasil di Sejumlah Lembaga Survei, Pengamat: Menarik Dipersoalkan!

Hitung-hitungan mengenai elektabilitas partai ataupun aktor politik untuk pemilu 2024 mulai rajin dilakukan lembaga survei.

Mengenai perkembangan yang ada, Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti banyak lembaga survei yang merilis hasil surveinya berbeda satu sama lain.

Padahal, menurutnya sampel dan waktu pelaksanaan surveinya hampir relatif sama.

"Charta Politica Indonesia melaksanakan survei 6-13 September dengan 1220 responden, Litbang Kompas 24 September-7Oktober dengan 1200 responden tetapi hasilnya berbeda," ungkapnya kepada GenPI.co, Minggu (30/10).

Charta Politica Indonesia merilis tiga besar elektabilitas partai politik, yaitu PDIP 21,4 persen, Gerindra 14,8 persen, dan Golkar 9,3 persen.

Baca Juga: Halo Golkar… Kalau Airlangga Nggak Jadi Nyapres, Jangan Pilih Ganjar Pranowo, Mending Anies Baswedan Aja! Refly Harun: Untungnya Jauh!

Dilain pihak, Litbang Kompas merilis elektabilitas tiga besar partai politik, yaitu PDIP 21,1 persen, Gerindra 16,2 persen, dan Partai Demokrat 14,0 persen.

"Jadi, untuk urutan 1 dan 2, dua lembaga survei itu sama menempatkan PDIP dan Gerindra. Namun, untuk urutan ketiga berbeda," lanjutnya.

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyoroti Charta Politica Indonesia menempatkan elektabilitas Partai Demokrat pada peringkat enam (6,6 persen), sementara Litbang Kompas menempatkan Golkar peringkat empat (7,9 persen).

Jadi, dari dua lembaga survei itu terlihat hasil survei untuk Partai Demokrat selisihnya cukup besar, yaitu 7,4 persen. 

"Perbedaan hasil tersebut tentu menarik dipersoalkan karena seharusnya temuannya juga tidak jauh berbeda.

Untuk itu, lembaga survei tentunya perlu menjelaskan kenapa hasilnya kerap jauh berbeda dengan lembaga lainnya. 

Baca Juga: Dulu SBY Pilih Tiang Listrik Jadi Cawapres Tetap Akan Menang, Ini Nggak Berlaku untuk Anies Baswedan, Refly Harun Singgung Kekuasaan: Berat!

"Penjelasan itu diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei tetap terjaga," ucapnya. 

Oleh karena itu, harus ada yang mengawasi lembaga survei agar tetap dalam koridor ilmiah.

"Tentu lembaga tersebut harus terdiri orang-orang yang independen dan berintegritas," tegasnya.  Hanya dengan begitu, lembaga survei dapat dipastikan bekerja sesuai prinsip ilmiah.