Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Diminta Jadi Ketum PDIP, Anthony: Apa Megawati Akan Melawan dan balik 'Kudeta' Jokowi Lewat Parlemen?

Jokowi Diminta Jadi Ketum PDIP, Anthony: Apa Megawati Akan Melawan dan balik 'Kudeta' Jokowi Lewat Parlemen? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024. ANTARA FOTO//ama. | Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat kebijakan publik dan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menilai apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan diam saja dengan dukungan yang makin banyak dan tersebar di berbagai daerah kepada Ganjar Pranowo.

Sementara itu, isu terkini, ada relawan yang mengusulkan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

"PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”," kata Anthony mengawali tulisannya.

Ia menilai saat ini perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Ketua DPP PDIP Puan Maharani langsung jadi sasaran tembak.

Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar?

"Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP.  Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu," tegasnya.

Anthony mengutip pernyataan dari loyalis Sahabat GP 2024 yang menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK.

"agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: