Jokowi Diminta Jadi Ketum PDIP, Anthony: Apa Megawati Akan Melawan dan balik 'Kudeta' Jokowi Lewat Parlemen?

Menurut Yonpie KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. 

“Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. 

Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. 

“Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya.

Sementara, kata Budiawan sasaran kedua Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP.

"Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir?. Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu.

Kemudian, Anthony bertanya apakah Megawati akan diam saja?

"Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu?," terangnya.