Ikuti PAKU Integritas KPK Bersama ESQ, Pj Gubernur Jakarta: Akan Diaplikasikan Segera Mungkin

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama ESQ di Ballroom 2 lantai 1 JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022).

Heru Budi Hartono yang didampingi oleh Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengaku mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang menggugah hati. Ia juga menyampaikan bahwa PAKU integritas ini merupakan kewajiban yang harus ia lakukan baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan dalam tugas.

Baca Juga: Kemendag Gandeng ESQ Launching Core Values BerAKHLAK, Dihadiri Mendag dan Menpan-RB

"Yang saya dapat setelah mengikuti pelatihan dari pagi hingga malam ini, harus langsung diaplikasikan segera mungkin. Khususnya kepada keluarga, bawahan, kolega, dan PAKU integritas ini menjadi panduan dalam saya bertugas," ujarnya.

"Setiap momennya tertanam di hati saya sehingga itu menjadi kunci untuk maju ke depan, sukses dan tentunya menjadi bagian dari aktivitas sehari hari," lanjut Heru.

Pria yang merupakan alumni ESQ itu juga mengutarakan pendapatnya terkait sosok Ary Ginanjar Agustian yang merupakan Founder ESQ.

"Sosok Pak Ary adalah menjadi panutan dan contoh untuk kita semua terutama bagi saya dan seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Mendengar hal itu, Ary Ginanjar langsung memberikan uluran tangan serta pelukan yang tulus dan ungkapan penyemangat kepada Heru. 

"Selamat bertugas Pak. Selamat menjalankan amanah yang saya tahu ini tidaklah mudah. Namun saya berdoa semoga bapak sehat, sukses, membawa DKI Jakarta khususnya lebih sejahtera," ujar Ary.

Selain Heru, hadir juga peserta pelatihan lainnya yang berasal dari Pj Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil DPRD dari DKI Jakarta, Banten, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, dan Papua Barat.

Baca Juga: Siapkan Pemimpin Transformasional, Kemendagri dan ESQ Bekali Pejabat Internalisasi BerAKHLAK

Kemudian, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa para penjabat kepala daerah yang ikut dalam pelatihan tersebut harus serius dan betul-betul menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, penjabat tersebut tidak diperbolehkan punya kepentingan untuk dirinya sendiri melainkan untuk masyarakat. Apalagi merasa harus balas budi terhadap pihak lain.

"Tidak boleh ada utang budi kepada siapa pun, kecuali kepada masyarakat dan kepada pimpinan yang telah menunjukkan bapak-bapak menjadi penjabat kepala daerah," kata Alexander.

Hal itu sebutnya, untuk menghindari stigma bahwa selama ini kepala daerah mengeluarkan biaya untuk menjadi kepala daerah melalui sponsor.

Baca Juga: Dinilai Berhasil Pimpin KPK, Firli Diminta Nelayan Milenial Maju Pilpres

"Setelah menjadi kepala daerah, maka utang budi itu harus dibayar kembali dan ini menjadi pemicu tindak pidana korupsi," jelas Alex.

Diketahui, berdasarkan survei KPK rata-rata calon kepala daerah mengeluarkan biaya melalui sponsornya di daerah masing-masing untuk maju sebagai kepala daerah.

"Nah akhirnya, saat para calon kepala daerah itu menang, tujuan mereka tidak lagi menjadi pelayan masyarakat melainkan pelayan para sponsor dan pengusaha," kata Alex.

Oleh sebab itu, tambahnya, perlu dibangun integritas dengan kedisiplinan yang kuat, agar mampu menjadi pemimpin amanah dan bertanggung jawab.

"Utang budi kita, ya kepada para pemilih kita, yang telah mempercayakan kita sebagai kepala daerah untuk melayani mereka. Maka berpikirlah kepada masyarakat," sebutnya.

Sementara itu diketahui, tujuan dari pelaksanaan Program PAKU Integritas Tahun 2022 ini guna meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diharapkan, acara tersebut nantinya dapat membangun karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya, dan penguatan peran serta dan komitmen Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di masing-masing instansi.

Baca Juga: Diikuti 65 Peserta 4 Negara, ESQ Training di Swiss

Dalam kesempatan itu, para peserta juga mengunjungi Rumah Tahanan KPK sebagai refleksi studi dan membangun kesadaran diri agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Diklat ini merupakan muara dari program PAKU Integritas. Sebelumnya para penyelenggara negara beserta pasangannya mengikuti pembekalan antikorupsi melalui executive briefing.