Pengamat Ungkap Nama-nama yang Telah Kantongi Restu Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengungkap nama-nama tokoh politik yang sudah diberi restu bersaing dalam Pilpres 2024 oleh Presiden Jokowi. 

"4 nama punya chemistry yang sama dengan Jokowi," katanya dikutip dalam tayangan Kanal Youtube tvOneNews pada Senin, (7/11/2022).

Tokoh pertama adalah Ganjar Pranowo (Kader PDIP), lalu yang kedua ditafsirkan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan).

Baca Juga: Dalam Mimpi! Pengamat Sebut Presiden Jokowi Tidak akan Restui Anies Baswedan Maju dalam Pilpres 2024

Selanjutnya Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan Erick Thohir (Menteri BUMN).

Namun kata Yunarto, empat orang ini akan disaring lagi dan hanya ada dua sosok yang punya peluang besar tak lain adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 

Ini juga didukung berdasarkan hasil survei, mereka sama-sama punya peluang besar untuk memenangkan pilpres mendatang.

Sayangnya, kata dia, Jokowi bakal lebih berat menyatakan dukungan kepada Ganjar dibanding Prabowo. Sebab, Mantan Walikota Solo tersebut juga merupakan kader PDIP.

Baca Juga: Refly Harun Jelaskan dari Sisi Hukum Soal Layak-Tidaknya Seorang Presiden Menjabat Lagi, Kasus 'Ijazah Palsu' Jokowi Disinggung, Simak!

Meski Jokowi Presiden, ada otoritas lain yang jauh lebih berhak menyatakan dukungannya ke Gubernur Jawa Tengan ini yaitu Megawati sebagai ketua Umum PDIP.

Sedangkan, Yunarto menafsirkan ada satu nama yang tidak diinginkan Presiden Jokowi, yaitu mantan Menteri Pendidikan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Salah satu alasannya adalah peristiwa politik di pilkada DKI pada tempo lalu juga menjadi pertimbangan Jokowi tak merestui Anies. Ditambah lagi dengan deklarasi NasDem untuk Anies yang bikin kondisi politik kian memanas.

Secara historis pun, Anies Baswedan diindikasikan tidak memiliki pola pikir dan cara kerja yang sejalan dengan Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Tidak Layak Sebagai Presiden, Ini Alasannya

"Anies pernah diberikan kesempatan untuk menjadi menteri dalam jangka tertentu namun dipecat," ujarnya.