Bank Jatim Raih Sertifikat ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sistem operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim meraih sertifikasi Sistem Manejemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013. Sistem ini memastikan Bank Jatim memiliki kontrol atas kemanan informasi dari berbagai risikoatau gangguan.

Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan di Kantor Pusat Bank Jatim, kemarin. Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan saat ini sistem manajemen keamanan dan informasi merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan bagi seluruh instansi, terutama perbankan

“Good Corporate Governance menjadi sesuatu yang harus diutamakan di dalam tata kelola perbankan pada umumnya”, terang Busrul.

Pencapaian ini lanjut dia menjadi motivasi untuk terus berkomitmen meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ada. ISO 27001 merupakan standar internasional yang akan menjadi tonggak bank jatim untuk terus bergerak menuju standar internasional yang lain.

“Kita harus menjaga konsistensi ini, karena kunci dari sebuah sistem adalah konsistensi,  kemudian monitoring secara berkala khususnya dalam sistem keamanan siber,” jelas Busrul.

Sementara itu Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Mayjen TNI (Mar) Markos, menyampaikan bahwa saat ini layanan berbasis internet dan digital menjadi primadona di tengah masyarakat. Namun semakin tinggi tingkat kemanfaatan teknologi akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya.

“Salah satu langkah konkrit keamanan siber nasional adalah melalui kesiapsiagaan pengelolaan insiden siber dengan membentuk tim TTIS/CSIRT yang merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, menanggapi laporan dan aktifitas insiden siber yang terjadi” imbuh Markos.

Sebagai bank yang sudah melayani masyarakat sejak puluhan  tahun silam, Bank Jatim menunjukkan keseriusannya dalam upaya untuk menjaga keamanan data para nasabah dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT).

“Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital”, jelas Markos.