Padahal Cuma Menteri Luar Negeri Rusia tapi Bikin Mata Pemimpin Negara G20 Terpaku, Bagaimana Jika Putin?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa negara-negara Barat telah mencoba untuk mempolitisasi deklarasi bersama pada KTT G20 Bali.

Pernyataan itu disampaikan Lavrov pada Selasa (15/11/2022), saat para pemimpin G20 tengah mempertimbangkan sebuah resolusi, di mana mereka mengecam keras perang di Ukraina.

Baca Juga: Beres KTT G20 Hari Pertama, Menlu Rusia Langsung Angkat Koper dari Bali

Lavrov menuding Barat sedang berupaya untuk memasukkan sebuah pernyataan dalam deklarasi KTT, yang isinya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina atas nama semua negara yang berpartisipasi di KTT G20 Bali.

Sebuah draf deklarasi oleh para pemimpin G20 telah dilihat oleh kantor berita Reuters pada Selasa. Rancangan itu mengatakan bahwa 'sebagian besar' anggota mengutuk keras perang di Ukraina, sambil menyoroti penentangan kuat Rusia terhadap bahasa apa pun yang dianggap mengkritik tindakannya.

"Ya, rekan-rekan Barat kami sedang mencoba dengan segala cara untuk membuat deklarasi itu dipolitisasi. Mereka (juga) mencoba mendorong melalui bahasa yang menyiratkan aksi untuk mengutuk tindakan Federasi Rusia atas nama seluruh G20, termasuk kami (Rusia).

"Tapi mari kita lakukan ini dengan cara yang adil dan mari kita perjelas bahwa, dalam topik ini, kita memiliki perbedaan.

"Ya, ada perang yang terjadi di Ukraina, perang hibrida yang telah dilancarkan dan dipersiapkan oleh Barat selama bertahun-tahun," kata Lavrov.

Perang di Ukraina, yang digambarkan Rusia sebagai 'operasi militer khusus', selalu membayangi KTT G20 Bali, meskipun Indonesia sebagai tuan rumah telah menyerukan persatuan, dan untuk fokus pada tindakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi global seperti inflasi serta ketahanan pangan dan energi.

Lavrov, yang mengepalai delegasi Rusia di KTT, menggantikan Presiden Vladimir Putin yang tidak  bisa hadir. Menlu Rusia ini mengungkap bahwa pengerjaan terkait dengan deklarasi hampir selesai dan akan disetujui setelah pertemuan hari Rabu (16/11/2022).

"Deklarasi yang dimaksud mencakup semua bidang yang telah dibahas, termasuk pangan dan energi, kesehatan, dan digitalisasi," katanya.