Jokowi Teriak Soal Politik Identitas, Mardani Ali Sera Tegas: PKS Menempatkan Agama Sebagai...
Mardani Ali Sera, politikus PKS | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal menjauhi politik identitas. Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya sangat mendukung ajakan presiden untuk memerangi praktik politik identitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Agama itu murni, agama itu sumber nilai, menjadikan agama sebagai kompas moral boleh dan malah bagus. Saya setuju untuk tidak mengedepankan politisasi agama,” ujar Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (22/11).
Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan agama sebagai pengarah dalam menjalankan praktik politik berdasarkan nilai positif.
Dia pun meminta agar praktik politik dilakukan dengan cara yang baik untuk mendapatkan tujuan yang baik pula.
“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai."
"Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Executive Partner Politik Indonesia AB Solissa menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi.
Dia menilai pandangan presiden sangat baik untuk dijalankan.
Presiden sebelumnya mengajak para kandidat presiden dan kandidat wakil presiden di Pilpres 2024 mengutamakan ide dan gagasan dalam berdebat.
“Terkait dengan pernyataan presiden untuk suksesi Pilpres 2024 agar para kandidat mengutamakan ide dan gagasan adalah sebuah langkah progresif dari seorang presiden yang harus dihormati,” katanya.
Magister komunikasi politik dari Universitas Paramadina itu menyatakan peringatan Presiden Jokowi untuk menghindari politik SARA sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi yang sehat.
“Menurut saya, pernyataan ini layak diberi apresiasi. Positioning statement Jokowi ini yang sebenarnya ditunggu oleh publik jelang Pilpres 2024 nanti,” katanya.
Dia juga menilai imbauan presiden bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antarsesama anak bangsa, di mana perpecahan itu sudah terjadi sejak pemilu sebelumnya.
“Apa yang disampaikan oleh presiden harus menjadi catatan bagi semua kandidat. Residu konflik saat Pilpres 2014 dan 2019 harus diakhiri."
"Politik identitas berbasis apa pun, agama, ras, suku, bahkan secara sektoral kedaerahan, harus dihentikan,” kata Solissa. (Antara/jpnn)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
