Selain itu, mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting, berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama. "Berbicara pendidikan desa berkualitas yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.
Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan. "Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.
Baca Juga: Kerja Nyata Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemensos Raih Penghargaan dari Kemendes PDTT
Sementara itu, pengelola Ponpes Hasyim Asy'ari yang juga tuan rumah KUPI ke-2, Nyai Hindun Anisah, menjelaskan bahwa peserta kongres mencapai ribuan dari berasal dari 31 negara.
"Ribuan peserta yang ikuti KUPI ke-2 berasal dari 31 negara seperti Indonesia, Singapura, India, Pakistan, Amerika, Australia, Kenya, Pakistan, Inggris, Philipina, Bangladesh, Malaysia, Hungaria, Gambia, dan Slovakia," kata Nyai Hindun.
Selain itu, ada dari Thailand, Netherland, Sri Lanka, Jerman, Tunisia, Pantai Gading, Burundi, Francis, Afrika Selatan, Finlandia, Nigeria, Afghanistan, Libya, dan Belanda.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum