Lewat Skema KPBU, Indonesia Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Brunei Darussalam

Pemerintah menjajaki kerja sama pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan negara tetangga. Kali ini penjajakan dilakukan dengan Brunei Darussalam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah pada Kamis (24/11) lalu menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunai Darussalam di Kampus PUPR.

Zainal mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR membuka peluang kerja sama dengan Brunei Darussalam melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited  (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah).

Salah satunya adalah kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.  

“Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunai Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN. Sekarang kami sedang siapkan infrastruktur dasar  yang ditargetkan selesai pada semester I tahun 2023,” kata Zainal.

Zainal mengungkapkan Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema KPBU. Diantaranya 14 proyek dalam persiapan senilai Rp130 triliun (pembangunan hunian vertical Spuur Karawang) dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun. Di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.

“Saya berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Brunai Darussalam, sehingga dapat merealisasikan harapan-harapan kedua negara terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia,”pungkasnya.

“Kedepan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Kami akan mendorong dan kami berusaha menyediakan ekosistem yang lebih baik untuk investasi,” kata Zainal Fatah.