Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pengawas Asing di IKN Berbahaya, Periksa Pejabat yang Antusias Undang Asing!

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik

Pengawas Asing di IKN Berbahaya, Periksa Pejabat yang Antusias Undang Asing! Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan.

Presiden Jokowi antusias menjelaskan bahwa pengawas asing dalam proyek IKN bukan untuk menarik investor asing, melainkan untuk memastikan hasil pembangunan ibu kota baru sesuai harapan. "Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kaya SD Inpres, mau?" kata Jokowi.

Baca Juga: Tak Terima Jokowi Rendahkan Kualitas SD Inpres, Dokter Tifa: SD Inpres Lahirkan Banyak Insinyur Berijazah Asli!

Sebenarnya, membangun Ibukota Negara (IKN) berbeda dari membangun kluster perumahan untuk swasta seperti BSD, Lippo Karawaci, ataupun Meikarta. Membangun IKN diperlukan prinsip secretive dan kehati-hatian karena IKN adalah simbol kedaulatan dan simbol eksistensi sebuah bangsa.

Dalam best practice negara lain membangun ibukotanya, tidak ada sama sekali campur tangan asing sebagai pengawas, pekerja, dan konsultan. Jika ada partisipasi asing hanya bentuk capital (modal) yang sifatnya monetary bukan How-Know-Techincal membangun IKN.

Salah Strategi Atau Sengaja

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengizinkan pengawas asing melakukan penjagaan terhadap kualitas barang bangunan IKN adalah salah arah. Apakah Presiden tidak dinasihati oleh Panglima TNI, Lemhanas, ataupun Dewan Penasehat Militer, bahwa IKN adalah rahasia negara dan blue print IKNM merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiannya dengan nyawa.

Bila ini dilakukan dengan sengaja, berarti konsep IKN sudah bergeser dari ibukota negara menjadi kluster perumahaan yang motifnya adalah mencari untung. Bila untuk kluster property sebaiknya tidak perlu ada UU IKN dan kehebohan sampai ke MK. Itu namnya Prank Nasional.

Pengawas Asing Asal China dan UEA

Pemerintah Indonesia diberitakan akan menggandeng tim ahli dari Shenzhen, China untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagimana dikutip media, "Indonesia mengharapkan dukungan dari China, khususnya dari tim ahli dari Shenzhen, untuk merancang, mengelola, dan membangun klaster pendukung di IKN," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman dan Kantor Penanaman Modal di Jakarta pada Senin (10/4/2023).

Dikatakannya, pemerintah telah bertemu dengan perwakilan khusus dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed (MBZ) yang akan bergabung dengan tim dari Shenzen dan tim IKN. Dalam IKN, terdapat sembilan klaster yang dibangun bersama oleh pemerintah dan swasta.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: