Sesuai Arahan Jokowi, Ini Lima Jurus Pemerintah Guna Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) memiliki gebrakan baru yaitu reformasi birokrasi (RB) tematik yang dinilai dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi tematik memiliki dampak yang dapat diukur keberhasilannya.

"Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin agar reformasi birokrasi berdampak. RB ini masih mengurus hulu pelayanan di pemerintahan di birokrasi. tapi RB ini belum dirasakan dampaknya sesuai arahan, kami fokus di RB tematik," ujarnya dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Safari Demi Kursi Jokowi, Anies Baswedan Ketahuan Naik Jet Pribadi: Dia Boneka Oligarki Sesungguhnya

Menpan-RB Azwar menjelaskan, terdapat lima birokrasi reformasi tematik yang menjadi konsentrasi pemerintah. Pertama, reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Saat ini terdapat Rp500 triliun anggaran yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga untuk penanggulangan kemiskinan. Namun hanya dapat mengurangi 0,6% kemiskinan.

"Ini target prioritas pemerintah karena tata kelola anggarannya belum menukik ke penanganan kemiskinan. Karena sebelumnya lebih kepada perjalanan dinas, seminar dan seterusnya. Nanti tata kelolanya akan kita cek," ujarnya.

Kedua, sesuai arahan Wapres, ke depan Kemenpan-RB akan melakukan pengawasan dan mendorong dampak dari investasi yang terjadi di daerah-daerah. "Kalau investasinya terdampak keukur nanti berapa perusahaan yang muncul, lapangan pekerjaan dan seterusnya," ucapnya.

Ketiga ialah digitalisasi. Karenanya jika digitalisasi berjalan akan berdampak pada pelayanan masyarakat sehingga terjadi pelayanan masyarakat yang transparan, akuntable, murah sehingga menekan tindakan kecurangan di lapangan. Keempat terkait digitalisasi dan arahan Presiden Jokowi bahwa meningkatkan belanja barang dan jasa pemerintah lewat katalog dan inflasi.

Baca Juga: Waduh, Eks Atasannya Sendiri Nilai Anies Baswedan Bahaya Jika Jadi Next Jokowi: Saya Baca Geraknya...

Kelima terkait jabatan fungsional, ke depan Kemenpan-RB akan membuat aturan untuk menteri yang lebih rinci, terarah, dan terukur. "Sekarang jabatan fungsional masih sibuk mengurus angka kredit dan dipa. Sehingga dia enggak sempat kerja. Insya Allah seminggu ke depan sudah selesai peraturan-peraturan menteri dan pemerintah terkait jabatan fungsional sudah diharmonisasi dan ini lebih fleksibel," tegasnya.