Kredit Foto: Kementerian PUPR
Menkeu Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR setiap tahun menggunakan APBN tidak selamanya dimiliki BMN pemerintah pusat tapi dihibahkan kepada pihak yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab.
"DKI Jakarta mendapatkan hibah jalan raya senilai Rp217 triliun. Penyerahan BMN ke Pemda, kementerian atau lembaga lain bukan berarti di-downgrade tapi hanya dipindahkan kepemilikannya," ujarnya.
Baca Juga: Renovasi RS Sayang Pasca-Gempa Cianjur, Kementerian PUPR Targetkan Selesai Bulan Ini!
Dia menambahkan, proses hibah aset PUPR kepada Pemda, seperti air bersih, jalan nasional, jalan alteri, jembatan, dan mesin, fasilitas air minum, termasuk pembangunan sekolah bukan sekedar membangun saja lalu selesai, tapi memperlakukan aset di tingkat tata kelola untuk dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal.
Sri Mulyani menegaskan pembangunan itu sejatinya membangun peradaban sehingga harus menciptakan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Dan Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membangun infrastruktur yang terealisasi menjadi aset BMN berupa infrastruktur di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Jelang Libur Nataru, PUPR Operasikan 2 Tol Baru dan Pastikan Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap
Dana pembangunan ini sebagian besar didapat dari pajak masyarakat sehingga harus disampaikan ke publik bagaimana pengelolaan uang negara dilakukan dan masyarakat bisa melihat hasil nyata. Membangun itu basisnya saling percaya, menghormati, dan akuntabilitas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, membangun peradaban dan kontrak sosial berdasarkan akuntabilitas dan kepercayaan.
"Titip aset negara ini agar dijaga, dimanfaat secara maksimal, dan sering-seringlah menjelaskan kepada publik hasil uang kita agar bisa dilihat hasil dan dinikmati manfaatnya," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
