Bamsoet Sebut-sebut Presiden 3 Periode, Orang PDIP Murka: Itu Mengkhianati Kontrak Politik dengan Rakyat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, Anggota DPR dari PDIP TB Hasanuddin ikut memberi kritikan.

Ia menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

Baca Juga: Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baaru

"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," ujar Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Anak buah Megawati itu pun menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali".

"Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, maka lebih baik dihentikan saja wacana penundaan Pemilu," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

Baca Juga: Bamsoet Teriak 'Penundaan Pemilu', Prodem: Ketua MPR Model Begini Lebih Baik Mundur Saja!

Bamsoet juga menyebut hasil survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua?" kata Bamsoet.