Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Baru Disahkan DPR, Ini 4 Prioritas Utama Kerja Panglima TNI Yudo Margono

Baru Disahkan DPR, Ini 4 Prioritas Utama Kerja Panglima TNI Yudo Margono Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Panglima TNI Yudo Margono menuturkan, sedikitnya ada empat prioritas kerja yang akan dia lakukan setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya, dia menegaskan akan membangun SDM dari para anggota TNI.

Dia menilai, peningkatan SDM para anggota TNI penting dilakukan untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, Yudo menyebut, peningkatan SDM anggota TNI menjadi poin utama yang akan dibangun dalam masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI.

Baca Juga: Disahkan DPR sebagai Panglima TNI, Yudo Margono Tunggu Dilantik Presiden

"Dengan SDM yang profesional, tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi," kata Yudo dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Kedua, Yudo menuturkan, operasional TNI juga menjadi prioritasnya sebagai Panglima TNI. Dia menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi dari para anggota TNI.

"Efektivitas kodam dalam melaskanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan. Artinya tugas tanggung jawa tertinggi penuh adalah panglima. Namun, pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari oleh pangkogabwilhan yang sifatnya operasi gabungan," paparnya.

Yudo juga menegaskan akan mereformasi birokrasi TNI sesuai dengan clean government yang saat ini dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa TNI juga perlu membenahi internalnya. "Tentunya dengan reformasi birokrasi ini, nanti kita harus merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa," tegasnya.

Ketiga, Yudo mengaku akan menindaklanjuti saran dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengamanan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi konflik.

"Daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, khususnya di daerah perbatasan laut, darat, yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti kita ketahui, mulai Natuna, Papua, Aceh dan sebagainya," papar Yudo.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: