Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Daripada Siapkan ‘Pion’ Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Diminta Persiapkan ‘Pensiun’ dengan Khusnul Khotimah

Daripada Siapkan ‘Pion’ Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Diminta Persiapkan ‘Pensiun’ dengan Khusnul Khotimah Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat menyelesaikan tugas akhirnya sebagai kepala negara dengan husnul khotimah. 

Maksudnya adalah menyelesaikan tugas terakhirnya dalam menyiapkan Pemilu dengan baik dan bersih dan bukan menyiapkan siapa kader yang akan didukungnya.

Baca Juga: Naikkan Level UMKM Lewat KUR Kluster, Jokowi Dorong Sektor Perbankan Turun Tangan!

Pernyataannya ini disampaikan oleh Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro. Ia menyinggung ujaran Presiden yang seolah memberikan kode dukungan bahwa bakal calon Presiden berikutnya adalah yang berambut putih. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi Publik Ngopi dari Seberang Istanah: Merangkum 2022, Menyambut 2023.

"Menurut saya, Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," tegasnya, Ahad (18/12).

Menurut Zuhro, Jokowi memiliki peran sentral sebagai kepala negara. Jangan sampai membiarkan isu-isu seperti penundaan pemilu, presiden tiga periode, itu dibiarkan bergulir dan menjadi polemik di masyarakat.

Baca Juga: Dukung Kehadiran KUR Kluster, Jokowi: Ini Harus Diperluas dan Tepat Sasaran!

"Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana agar mensukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi Negara tadi itu MPR DPR DPD engga celamitan, pincang sendiri, rendah sendiri, mereka lupa bahwa apa yang disampaikan kepada public itu membuat keresahan baru, ketidakpastian," kata Zuhro.

Pemerintah, kata dia harus segera memperhatikan dan menyiapkan langkah-langkah menuju 2024 agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sukses. 

Bila perlu tambah Zuhro, Jokowi bisa mencontoh Presiden ketiga RI, BJ Habibie yang meskipun dalam situasi dibenci DPR tetap bertanggung jawab di akhir masa jabatannya untuk kelancaran pemilu.

Baca Juga: Sungguh Miris Nasib Partai Pendukung Jokowi! Pengamat Blak-blakan Soal Kemungkinan Nggak Dapat Kursi Senayan, Simak!

"Seperti Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab. Nah saya kira Pak Jokowi harus melakukan hal yang sama supaya tidak terus-menerus terjadi kegaduhan," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: