Program Subsidi Kendaraan Listrik Bagus Jika Memperhatikan Hal-hal Berikut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyebut program subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan kelengkapan infrastruktur EV. 

"Program ini harus diikuti dengan kelengkapan infrastruktur untuk kendaraan listrik dalam artian jangan sampai ketika populasi sudah sangat meningkat, sudah sangat banyak, ternyata infrastruktur belum lengkap dan kurang sehingga akan memberatkan masyarakat ketika mereka akan beralih ke kendaraan listrik tersebut," ujar Mamit ketika dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (21/12/2022). 

Mamit mengatakan, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan mekanisme pemberian subsidi. Seperti dengan menentukan kriteria siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi tersebut harus lebih detail dan lebih jelas.

Baca Juga: Subsidi Kendaraan Listrik Bagus untuk Meningkatkan Populasi EV

Hal tersebut perlu diperhatikan karena ini menyangkut angka yang sangat besar apalagi subsidi untuk mobil listrik yang sebesar Rp80 juta dan juga untuk motor sebesar Rp8 juta.

"Siapa yang berhak untuk menerima subsidi tersebut, apalagi harga kendaraan listrik ini masih sangat mahal dan tidak mungkin kalau untuk roda empat meskipun diberikan subsidi Rp80 juta masyarakat kelas menengah ke bawah mampu membeli karena harga yang sangat tinggi dan hanya masyarakat yang sangat kaya yang mampu membeli, urgensinya apa, kriterinanya apa, untuk mereka menerima subsidi dari pemerintah sebesar Rp80 juta," ujarnya.

Selain itu, pemberian subsidi EV juga harus dilakukan secara transparan dan sebaiknya yang pertama diberikan adalah untuk pemerintah desa, pemerintah daerah, dan BUMN yang memang digunakan untuk khalayak ramai.

"Ataupun masyarakat yang membeli kendaraan umum misalnya bus-bus listrik sehingga manfaatnya jelas dan bisa dinikmati oleh orang banyak," ujarnya.

Sedangkan untuk roda dua, Mamit tidak mempermasalahlan asalkan kriterianya jelas siapa yang berhak untuk membeli, diberikan subsidi plus satu lagi, masyarakat tidak boleh diarahkan membeli merek tertentu.

"Saya kira masyarakat dipersilakan membeli kendaraan listrik berdasarkan kemampuan mereka tanpa ada embel-embel harus membeli dari si A ataupun si B karena nanti akan tidak transparan dan akan merugikan juga," ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program ini, ia tidak menginginkan program subsidi untuk masyarakat tidak mampu terganggu karena bagaimana pun hakikat subsidi diberikan kepada masyarakat tidak mampu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Jangan sampai nanti dengan adanya program ini membuat subsidi untuk masyarakat terganggu dan akhirnya mereka justru tidak meningkat perekonomian yang justru malah kesejahteraan mereka menurun karena adanya program ini, ini kan menyangkut ke jumlah yang tidak sedikit, tergantung dari seberapa besar nanti, berapa banyak orang yang berhak mendapat subsidi tersebut jadi pemerintah harus hati-hati dan transparan terkait dalam pemberian subsidi program ini," tutupnya.