Kesal Jokowi Sering Difitnah Dukung Capres Tertentu, Orang PDIP Blak-blakan: Masih Lebih Elegan Dibanding Anies Baswedan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan curahan hatinya usai kerap kali dituding mencampuri urusan politik menjelang Pemilu 2024 belakangan menjadi sorotan. Hal ini pun mendapat tanggapan dari Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus.

"Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika," kata Deddy.

Baca Juga: Keras, Kader PDIP Tolak Tuduhan Jokowi Kasih Dukungan ke Capres Tertentu

Selain itu, Deddy juga membela Presiden Jokowi yang sering disebut memberikan kode dukungan untuk tokoh capres tertentu. Ia menyebut tudingan itu seharusnya dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.

Sejauh ini, katanya, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun. Jokowi dan Istana juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng-endorse calon.

Dia mengatakan ketika presiden beberapa kali menyampaikan gimik atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur, dan seharusnya dianggap sebagai intermeso dalam demokrasi. Menurut Deddy, hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan itu tidak melanggar regulasi maupun konstitusi.

"Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang ke mana-mana dipromosikan sebagai calon presiden oleh partai-partai politik pendukungnya. Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk meng-endorse salah satu bakal calon," tambah pria asal Sumatera Utara, itu.

Oleh karena itu, Deddy menilai seharusnya Partai Demokrat dan PKS lebih elegan berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai dan mempromosikan calon mereka.

Baca Juga: Orang PDIP Enggak Percaya Jokowi Manfaatkan Kekuasaan buat Intervensi Pemilu: 2 Partai Terus Menggonggong

"Tudingan-tudingan yang disampaikan kedua partai itu merupakan racun bagi demokrasi. Sebab, politik adalah masalah persepsi, dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita. Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama, dan politik kotor yang merusak peradaban politik," ungkap Deddy.

Menurut Deddy, Istana dan Jokowi memang harus merespons tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab, jika tidak maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.