Cawe-cawe Urusan Reshuffle Jokowi, Djarot PDIP Kena Semprot Demokrat

Usai meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja menteri NasDem jelang reshuffle, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat telah melakukan intervensi.

Sebagaimana diketahui, perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan bakal terjadi sebentar lagi merupakan hak prerogatif Presiden.

Baca Juga: Dua Menterinya Jadi Target PDIP Masuk Reshuffle Jokowi, Ahmad Ali: Masa NasDem Mau Dibuang di Tengah Jalan

"Terbaca sebagai bentuk intervensi politik yang terus menyubordinasikan presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," ujar dia melalui layanan pesan, Senin (26/12).

Kamhar mengatakan Djarot sebaiknya taat asas saat berbicara persoalan reshuffle kabinet. Hanya Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif mencopot menteri.

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata dia.

Sebelumnya, Djarot menyebut reshuffle menjadi urusan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif mengevaluasi para menteri di kabinet Indonesia Maju. "Urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden," kata dia ditemui awak media di Jakarta, Jumat (23/12).

Berkaitan soal kinerja menteri, Djarot malah menyoroti janji pemerintah untuk menciptakan swasembada beras. Sebab, katanya, kenyataan sekarang malah jauh dari cita-cita. Indonesia saat ini malah mengimpor panganan tersebut.