Demi Kemenangan, Pengamat Sebut Golkar Harus Segera 'Bajak' Ganjar Pranowo dari PDIP
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kader partai atas pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden 2024 sehingga menimbulkan multitafsir di publik. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Direktur Agitasi dan Propaganda 2Indos Syurya Muhammad Nur, MSi mengatakan penentuan bakal calon presiden semakin hari semakin menunjukkan persaingan yang ketat dengan dilakukannya deklarasi capres dan cawapres.
"Yang sudah deklarasi sekarang sudah ada dari Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di sentul International Convention Center (SICC), Jumat-Sabtu, 12-13 agustus 2022. Dan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan pada Senin, 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower," katanya.
Namun demikian, masih ada sekelompok/ partai lainnya yang juga sudah mengambil 'ancang-ancang' untuk memilih bakal calon presiden 2024, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Â
Dalam hal ini, Syurya mengatakan KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP akan memenangkan Pemilu jika berani mengambil langkah cepat untuk mengusung dan mendeklarasikan Ganjar Pranowo secara resmi pada PilPres 2024.
Golkar sebagai lokomotif KIB, kata Syurya, mesti segera menaturalisasi Ganjar Pranowo dari PDI-P dan segera mendeklarasikan ganjar menjadi Presiden demi kepentingan kemenangan partai dan koalisi. Apalagi Ganjar sudah menyatakan kesediannya menjadi Calon Presiden dan merupakan sosok yang mempunyai 'Elektabilitas Tertinggi' dari beberapa lembaga survei.
"Biarkan PDI-P mendukung Puan Maharani Ketua DPR RI Periode 2019-2024 pada Pilpres 2024 sebagai calon Presiden, jika sampai saat ini PDI-P masih menitikberatkan Puan ketimbang Ganjar," kata Syurya.
Ia menjelaskan menaturalisasi Ganjar Pranowo dari PDI-P tidak melanggar aturan bahkan itu adalah 'Hak Partai Politik.
Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan, Partai Politik berhak: mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Jika langkah ini diambil oleh partai golkar maka sangat besar peluang partai berlambang baringin tersebut untuk memenangkan pemilu 2024 layaknya Timnas Argentina apalagi sudah sangat lama sekali partai tersebut menyandang gelar raja tanpa mahkota (Runner Up)," ujar Syurya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement
